.webp)
Wasekjen Hanura yang tergabung dalam kubu 'Ambhara', Dadang Rusdiana menyebut tindakan OSO menyimpang dari kebiasaan partai. Menurutnya, setiap kepala daerah yang diusung Hanura mesti dirapatkan bersama pengurus pusat partai, termasuk dengan dewan-dewan partai.
"Ini kita tidak tahu siapa yang nyalon di sini, tiba-tiba ada masalah. Kan rame orang nelpon, ribut, Purwakarta sampai mau gontok-gontokan," ucap Dadang di DPP Hanura, Jl Raya Hankam 69, Bambu Apus, Jaktim, Kamis (18/1/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dadang juga menyesalkan OSO yang menyimpan uang partai di perusahaan pribadinya, OSO Securities. Ada pun uang partai yang disetor mencapai Rp 200 M.
Itu menurut Dadang merupakan uang dari mahar pilkada. Mahar pilkada sendiri merupakan setoran duit calon kepala daerah demi mendapatkan rekomendasi partai.
Untuk calon bupati, OSO disebut mematok harga Rp 350 juta per kursi. Tarif kelas gubernur Rp 1,25 miliar-Rp 1,3 miliar.
"Kita masih memaafkan kalau misalkan ada uang saksi. Artinya uang diterima tapi kemudian dialokasikan misalkan untuk membayar saksi dalam Pilkada, kan balik lagi ke daerah," jelas Dadang.
"Ini yang jadi problem itu uang masuk dan kemudian disimpan di rekening perusahaan. Ini kan jadi masalah," imbuhnya.
Partai Hanura kubu 'Manhattan' mengakui uang partai dimasukkan ke dalam OSO Securities. Namun mereka membantah uang partai digunakan untuk keperluan pribadi sang ketum, Oesman Sapta Odang (OSO).
"Itu dikelola, kebetulan masuk ke OSO Securities karena bisa kami kelola langsung, kalau ke Mandiri Securities juga sebenarnya bisa saja. Tapi saat masuk ke OSO Securities, tak satu sen pun untuk keperluan lain," kata Bendahara Umum Hanura, Zulhanar Usman saat dihubungi.
Seperti diketahui, Hanura 'Ambhara' memecat OSO dari posisi ketum karena dianggap telah melakukan banyak pelanggaran. OSO pun tak tinggal diam. Dia bersama loyalisnya yang tergabung di Hanura 'Manhattan' juga memecat jajaran partai yang berada di kubu 'Ambhara'. (gbr/elz)
