Lapor Lewat SMS, Presiden Minta Cantumkan Identitas

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta masyarakat yang menyampaikan pengaduan dan keluhannya melalui SMS 9949 dan PO. Box 9949 JKT 10.000 mencantumkan nama dan alamat pengirim yang jelas. Pencantuman identitas pengirim untuk keperluan tindak lanjut dan agar masalah yang diadukan tidak menjadi fitnah. "Misalnya pengaduan itu mengenai masalah korupsi, illegal logging, penggelapan pajak, mark up, penyelundupan, narkoba dan pelayan publik. Kami akan lindungi pengirimnya," tegas SBY saat mengumumkan secara resmi mulai beroperasinya SMS 9949 dan PO Box 9949 JKT 10.000 di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (15/6/2005) malam. Ditegaskannya pula, laporan yang diterima melalui dua layanan akses itu merupakan informasi awal. Diperlukan konfirmasi dan analisa masalah sebelum mengambil langkah di lapangan. Tindak lanjutnya pun tetap dengan memperhatikan supremasi hukum. "Oleh karena itu, masyarakat jangan beranggapan, hari ini kirim SMS, besok sudah diciduk orang yang dilaporkan. Karena itu akan menimbulkan keresahan," tandasnya. Untuk menangani pengoperasian server SMS, akan dibentuk tim khusus yang bekerja 24 jam. Rencananya tim ini beranggotakan lima sampai tujuh orang, yang terdiri dari ketua, staf dan operator. Selain menjaga agar server tidak macet dan mengumumkan pengaduan yang diterima, tugas utamanya adalah melakukan kategorisasi aduan yang diterima dan menyusun skala prioritas penanganannya. Hasilnya akan dilaporkan langsung kepada presiden."Tim ini saya kendalikan langsung. Saya tidak ingin banyak layer dan cabang-cabang. Nanti sampai di saya bisa bias. Kalau budaya asal bapak senang itu berlanjut, saya bisa salah memahami persoalan di lapangan," tandasnya. SBY memaparkan, sejak pengumuman nomor ponsel-nya Sabtu pekan lalu, sampai pukul 14.00 hari ini telah menerima 15.360 SMS. Berdasarkan kategorisasi, 16,5 persen diantaranya dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Sekitar 19 persen dukungan atas prakarsa membuka komunikasi langsung dengan rakyat melalui SMS. Kemudian, 14,5 persen adalah keluhan nasib pegawai honorer dan termasuk para guru bantu. Sebanyak 17,4 persen pengaduan pejabat penegak hukum melakukan penyimpangan dan 16,6 persen berupa laporan kerusakan dan permintaan perbaikan infrastruktur pedesaan. Sisanya yang 25,6 persen mengenai illegal logging, perlindungan hukum, TKW, pendidikan, kesehatan, pungli, perjudian dan pengangguran.Dalam kesempatan itu, SBY juga membacakan beberapa contoh SMS yang ia terima. Cukup beragam pesan tersebut. Ada melaporkan KKN di Departemen Agama Kab Kediri Jawa Timur, tarif tambahan PT Telkom Cirebon, mafia judi di Medan, illegal logging di Muara Katingan Kalimantan Timur. Tapi ada pula yang minta agar adiknya dibelikan ponsel baru. Bahkan menanyakan siapa pemenang Pilkada di Gresik. "Nah, ini kan susah dijawab, saya bukan ahli nujum," komentar SBY disambut gelak tawa wartawan. (mar/)