Banyak Korupsi, Menkes Ingin Dana Kesehatan Diresentralisasi

Jakarta - Tragis. Di tengah ramainya berita busung lapar, pemerintah menemukan sejumlah daerah menyelewengkan dana kesehatan. Depkes menginginkan sentralisasi masalah kesehatan kembali diberlakukan untuk mengindarkan kejadian yang sama terulang. "Ada kejadian di beberapa daerah dana anggaran untuk kesehatan itu tidak digunakan untuk membangun sarana kesehatan, seperti Puskesmas, tapi dihabiskan untuk hal-hal yang lain," kata Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadillah Supari.Hal itu disampaikan Menkes kepada wartawan usai melantik eselon I di kantor Depkes, Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Rabu (15/6/2005).Menkes berpendapat, meski otonomi daerah telah diberlakukan, tidak semua masalah harus didesentralisasikan ke daerah. Menkes menginginkan dana kesehatan kembali diurus oleh pemerintah pusat. "Saya menginginkan sebagian diresentralisasi. Itu (desentralisasi) sangat riskan buktinya seperti yang terjadi sekarang (ada penyelewengan)," kata Menkes. Dana pemerintah untuk membiayai pemberantasan penyakit busung lapar yang kini telah ditetapkan di Papua belum mencukupi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pemberantasan penyakit akibat kurang gizi berbeda-beda. Sejauh ini baru Jateng dan Jatim yang dana kesehatannya mencukupi. "Untuk di Papua dana itu zero (nol)," tandas Menkes. Pengawasan MampetMenkes juga mengungkapkan Depkes tidak mempunyai data pasti tentang penderita busung lapar. Hal ini terjadi karena pengawasan di daerah yang telah ada mampet. Selama ini Depkes hanya mendapat laporan yang bagus-bagus saja dari daerah. "Kita akan kembali aktifkan surveillance di daerah-daerah," kata Menkes. Fadillah lantas mengingatkan para ibu agar aktif mengikuti Posyandu. Posyandu selalu melakukan penimbangan sehingga orang tua bisa mengetahui perkembangan berat badan anak-anaknya. "Dari situ bisa diketahui mana bayi yang harus dirawat dan mana bayi yang harus diberi tambahan gizi," kata Menkes. (iy/)