Pernyataan tersebut disampaikan Arifin ketika memberikan sambutan di acara pelantikan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) se-Kabupaten Trenggalek di Pendapa Manggala Paraja Nugraha, Rabu (17/1/2018). Arifin membahas netralitas pengawas ataupun ASN dalam pilkada. Setiap anggota PPL mampu menanggalkan kepentingan organisasi yang melatarbelakangi sehingga bisa menjadi juri pilkada secara maksimal.
"Seperti pagi tadi pagi apel PNS, karena saya tahu apel tadi pagi membahas netralitas PNS/ASN (aparatur sipil negara), maka ketika upacara saya tidak mau hadir. Karena saya tahu produk politik, maka saya akan berpolitik, saya pasti punya keberpihakan pada pilihan," kata Arifin di hadapan ratusan PPL serta panwaskab dan kecamatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Konyol ketika saya tidak netral kemudian menyuruh PNS netral, maka yang matur (bicara) tadi Pak Asda, gentle itu ya begitu. Kalau Anda merasa tidak bisa netral ya jadi timses saja, jangan jadi PPL," ujarnya.
Meski begitu, Arifin memastikan Pemkab Trengggalek akan netral dalam Pilgub Jatim 2018. Trenggalek juga disebutnya tetap kondusif.
"Insyallah Trenggalek adem ayem. Insyaallah tidak ada kecondongan ke sana-kemari. Karena jelas, bupatinya nyalon, wakilnya milih calon sebelah, jadi imbang," imbuh Arifin.
Arifin mengatakan sikap tersebut sengaja diambil untuk memberikan keseimbangan. Harapannya, tidak muncul persepsi yang menyangka semua condong ke satu calon tertentu.
Sementara itu, saat dimintai konfirmasi seusai pelantikan PPL, Arifin enggan membahas pernyataannya tersebut. Namun ia meminta tiap PPL memegang teguh sumpah janji yang telah diucapkan.
"Kalau memang dari awal tidak bisa netral ya jangan jadi pengawas," tuturnya. (idh/idh)











































