DetikNews
Rabu 17 Januari 2018, 14:59 WIB

Anies Nilai Denda SLF Terlalu Murah

Mochamad Zhacky - detikNews
Anies Nilai Denda SLF Terlalu Murah Foto: Anies Baswedan (Marlinda-detikcom)
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai besaran denda untuk pemilik, pemakai, atau jasa konstruksi gedung yang tidak memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) terlalu murah. Anies akan mempertimbangkan untuk menaikkan besaran denda tersebut atau tidak.

"Saya juga pas lihat itu (denda SLF) kok murah sekali. Nanti kami lihat (menaikkan atau tidak)," kata Anies, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018).

Anies tak memungkiri masih banyak gedung di Jakarta yang tidak memiliki SLF. Karena itu, eks Mendikbud itu mengimbau kepada para pemilik, pengguna, atau jasa konstruksi gedung agar segera mengajukan penertiban SLF.

"Banyak gedung yang belum punya SLF. Ajukan supaya cepat langsung dilakukan inspeksi. Ajukan dengan cepat. Bahkan kemarin kami ingin semuanya di-declare yang SLF tidak ada, yang sudah punya laporkan," terang Anies.

Anies ingin bila nantinya ada perubahan mengenai sanksi, bisa menimbulkan efek jera. Namun, jika merevisi perda yang mengatur besaran denda SLF, sambung Anies, tentu memerlukan waktu.

"Kalau (merevisi) perda perlu waktu. Yang jelas kita harus membuat sistem ini memiliki efek jera. Efek jera itu artinya kalau tidak melaksanakan kapok. Sekarang itu terlalu murah," papar Anies.

Besaran denda bagi pemilik, pengguna, atau jasa konstruksi tertuang dalam Perda Nomor 7 Tahun 2010 dalam Pasal 283 ayat 2. Dalam aturan tersebut besaran denda dipatok sebesar Rp 50 juta.

Berikut kutipan Pasal 283 ayat 2:

"Setiap pemilik bangunan gedung, pengguna bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (1), Pasal 124 ayat (3), 183 ayat (1), Pasal 186 ayat (4), Pasal 188 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 195, Pasal 231 ayat (1), Pasal 237 ayat (1), dan Pasal 245 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)".
(zak/aan)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed