Cegah Korupsi, Pemprov DKI Luncurkan Program 'Jakarta Satu'

Jakarta - Pemprov DKI meluncurkan program Jakarta Satu, Satu Peta, Satu Data, Satu Kebijakan' untuk mencegah korupsi. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang hadir di acara peluncuran menilai program tersebut baik untuk menciptakan daya saing.

Soft launching 'Jakarta Satu' berlangsung di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018). Juga hadir di acara tersebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Komite Pencegahan Korupsi atau KPK DKI Bambang Widjojanto.

Foto: Pemprov DKI meluncurkan program Jakarta Satu, Satu Peta, Satu Data, Satu Kebijakan' untuk mencegah korupsi. (Indra Komara-detikcom)

Program 'Jakarta Satu' merupakan di antara upaya Pemprov DKI mencegah korupsi. Metodenya yakni mengintegrasikan data dari seluruh SKPD di dalam peta dasar tata ruang.

Dalam sambutannya, Saut mengatakan bagaimana pentingnya sebuah pemerintahan untuk mengelola data. Dia menyebut tidak ada daerah yang dapat sejahtera jika tidak mengelola data dengan baik.

"Indonesia tidak bisa menjadi sejahtera kalau tidak menata data dengan baik. Kalau anda tidak menata data dengan baik apa yang kita liat papua hari ini. Jangan main-main dengan data," kata Saut saat sambutan.



Saut mengatakan KPK RI mendukung program 'Jakarta Satu' dari Pemprov DKI. KPK menilai langkah ini demi menyejahterakan rakyat dan menciptakan daya saing.

"KPK memulainya di DKI tapi akan memasuki daerah lain. Ke depannya adalah dua, tidak lebih menyejahterakan rakyat, menciptakan daya saing," jelasnya.

Baca juga: Sandi Pastikan Tugas KPK Ibu Kota Tak Bentrok dengan Inspektorat

Sementara itu, Ketua KPK DKI Bambang Widjojanto memaparkan kebijakan berbasis database ini bisa digunakan untuk berbagai kepentingan. Dia meminta dukungan dari KPK RI.

"Pak Saut, kita butuh dukungan dari KPK RI diperlukan nanti goverment audit yang disebut audit proses, audit perencanaan. Kalau audit ini bisa dilakukan maka kita bisa meminimalisir potensi korupsi lebih besar. 'Jakarta Satu' nanti tidak hanya mengintegrasikan di SKPD, tapi bisa juga melibatkan partisipasi publik," paparnya.

"Mari kita tulis sejarah bagaimana mencegah korupsi dengan akal sehat, karena kita punya database. Bukan hanya kerja, tapi kerja yang sistematis. Selamat datang perubahan," sambung Bambang.


(nvl/nvl)