Airlangga Rangkap Jabatan, JK: Dia Sudah Duluan Jadi Menteri

Jakarta - Airlangga Hartarto merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Golkar dan Menteri Perindustrian. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), hal tersebut tidak jadi persoalan.

"Kalau Pak Airlangga jelas dia menteri dulu baru ketum partai," kata JK kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

JK menilai Airlangga bisa merangkap jabatan tergantung kondisi. Dia tidak mempersoalkan pernyataan Jokowi pernah menegaskan melarang menteri Kabinet Kerja merangkap jabatan.

"Itu tergantung kondisinya," ujarnya.

Baca juga: Airlangga, Satu-satunya Menteri Jokowi yang Merangkap Ketum Partai

JK sebelumnya mengatakan, berdasarkan pengalamannya menjadi ketua umum, Golkar bisa diurus pada malam hari. Jadi dia meyakini rangkap jabatan tidak akan mengganggu kinerja Airlangga.

"Dan kalau Golkar berdasarkan pengalaman saya, ngurusnya malam-malam. Jadi tidak mengganggu waktu kerja. Kalau calon harus kampanye ke mana-mana, bagaimana menjadi menteri. Ya dua-duanya bisa gagal, gagal melaksanakan tugas kementerian, bisa gagal juga menjadi calon. Mesti ada satu pilihan," kata JK di kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (9/1).

Baca juga: Sah! Idrus Resmi Dilantik Jadi Mensos, Moeldoko KSP, Agum Wantimpres

Dalam reshuffle kabinet jilid 3 pagi tadi, Presiden Jokowi sudah bicara soal alasannya tetap mempertahankan Airlangga. Dia berdalih jabatan yang diemban Airlangga sebagai Menperin tinggal sebentar lagi.

"Kita tahu ya jadi ini Pak Airlangga ini kan sudah jadi menteri, tinggal satu tahun saja," kata Jokowi seusai pelantikan menteri baru di Istana Kepresidenan.

Menurutnya, sulit apabila jabatan Menperin tiba-tiba diisi orang baru. Jokowi menilai Airlangga sudah menguasai bidangnya saat ini.

Baca juga: Detik-detik Jokowi Lantik Menteri Baru di Istana

"Kalau ditaruh orang baru, ini belajar kalau nggak cepat bisa setahun kuasai itu. Kalau kita lihat Pak Airlangga betul-betul kuasai dan mengerti betul yang berkaitan konsep makro industri, menyiapkan hilirisasi, jangan sampai kita ubah dengan yang baru," ujarnya.

Apa itu berarti larangan menteri merangkap jabatan sudah tidak berlaku lagi?

"Tadi kan sudah saya sampaikan," jawab Jokowi. (hri/imk)