Soal Justice Collaborator, Fahri Sebut Novanto dan KPK Saling Butuh

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut pengajuan diri Setya Novanto sebagai justice collaborator (JC) sebagai cara mengikuti langkah M Nazaruddin. Fahri menduga Novanto ingin bisa mengatur perkara.

"Kalau saya, ini hanya dugaan saya bahwa Pak Novanto ingin seperti Nazaruddin, yaitu bisa bermain, mengatur perkara. Dan saya kira juga KPK sedang memerlukan itu," kata Fahri, Selasa (16/1/2018).

Menurutnya, Novanto akan bicara banyak hal ketika mendapatkan JC. Namun di sisi lain, Fahri menyebut kasus Novanto tak akan dikembangkan KPK.

Baca juga: Pengacara: Pengajuan JC Novanto Hasil Interaksi dengan Penyidik

"Jadi orang yang mau bicara tentang banyak hal, jadi KPK punya banyak bahan tapi di sisi lain kasus-kasusnya itu dikurangkan," ujar Fahri.

"Dalam kasus Nazaruddin, dulu KPK lakukan penelitian kasus Nazaruddin. Yang kalau versinya Yulianis, salah satu yang dijadikan saksi, itu ada 165 pohon perkara. Hanya di proses 6 perkara, dan dari 6 itu, Nazaruddin hanya kena 2. Lalu kemudian, sisanya, itu yang 4, Nazaruddin mengorbankan pegawainya," sambungnya.

Kata Fahri, keinginan Novanto untuk jadi JC dalam kasus e-KTP agar mantan Ketua Umum Golkar ini mendapatkan keistimewaan yang sama dengan Nazaruddin.

Baca juga: KPK Tepis Minta Setya Novanto Jadi Justice Collaborator

"Pokoknya, pola yang saya ketahui yang ada di mindset Pak Nov itu adalah Nazaruddin. Karena Nazaruddin ini betul-betul mendapat keistimewaan setelah jadi justice collaborator. Dan dari Nazaruddin ini, KPK mendapatkan banyak amunisi. Tapi semua kasus Nazaruddin ini ditutupi dan ada deal dengan kelompok tertentu," ungkap dia.

Sebelumnya, pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya, menepis kabar soal rencana kliennya menjadi JC mengikuti jejak Nazaruddin. Menurutnya, JC yang diajukan di Indonesia memiliki penanganan yang tidak sama.

Baca juga: Pengacara: Novanto Diminta Orang Tertentu Jadi Justice Collaborator

"Tiap JC versi Indonesia beda-beda, beda kasus beda treatment-nya. Kita lihat saja, setiap orang memiliki peran itu yang perlu dibuktikan dan dibeberkan," ujar Firman dalam pesan singkat, Jumat (12/1) lalu.

Firman juga membantah pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah soal niat kliennya menjadi JC di kasus korupsi e-KTP. Dia merasa tidak mungkin proyek e-KTP menjadi proyek pribadi Novanto.

"Rasa-rasanya tidak mungkinlah, memangnya e-KTP proyek pribadi pak Novanto. Nazaruddin di mana Novanto di mana ya bedalah," terangnya. (dha/tor)