Minggu 14 Januari 2018, 16:10 WIB
Hadiri Deklarasi Paslon di Pilkada, PNS di Maros Terancam Dipecat
Pilkada serentak/Foto: Ilustrasi oleh Zaki Alfarabi
Maros -
Diduga terlibat langsung dalam kegiatan politik praktis dalam Pilkada, seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di kantor Camat Tompobulu, Maros, berinisial A terancam dipecat.
Hal ini dikatakan oleh divisi hukum dan penindakan Panwaslu Maros, Hasmaniar Bachrum kepada detikcom, Minggu (14/1/2017).
Ia menegaskan, fakta temuan timnya di lapangan, oknum ini terindikasi kuat telah terlibat mendukung salah satu pasangan cagub-cawagub Sulsel.
"Dianggap cukup bukti telah melanggar pasal 2 huruf f Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara Jo Pasal 11 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS," kata Hasmaniar.
Hasmaniar mengatakan, sanksi terberat yang bisa menimpa A adalah pemecatan dan yang ringan itu penurunan pangkat atau golongan. Namun, sanksi itu diakuinya, diberikan langsung oleh komisi etik ASN di Jakarta.
"Hasil pleno kami menganggap layak di ajukan ke komisi etik ASN di Jakarta. Sanksinya akan diputuskan di sana, terberat atau ringan," lanjut A.
Ketua Panwaslu Maros, Sufirman mengatakan, oknum A ini telah diperiksa bersama beberapa orang saksi lainnya. Hasilnya, oknum ini ditemukan terlibat pada saat menghadiri rapat pleno di KPU Maros bersama liaison officer salah satu Cagub.
"Indikasi keterlibatannya diperkuat dengan bukti-bukti foto yang ditemukan di akun Facebook-nya yang selain foto meniru gaya salah satu bakal calon juga menggunakan baju berwarna putih bertuliskan Punggawa," lanjut Sufirman.
Sufirman mengingatkan, agar ASN tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis dalam pelaksanaan Pilkada ini.
"Senin besok, semua berkas pemeriksaan dan rekomendasi dari Panwas akan kami kirim ke Komusi Etik ASN. Kita harap ini tidak terjadi lagi," ujarnya.
(fjp/fjp)
Hal ini dikatakan oleh divisi hukum dan penindakan Panwaslu Maros, Hasmaniar Bachrum kepada detikcom, Minggu (14/1/2017).
Ia menegaskan, fakta temuan timnya di lapangan, oknum ini terindikasi kuat telah terlibat mendukung salah satu pasangan cagub-cawagub Sulsel.
"Dianggap cukup bukti telah melanggar pasal 2 huruf f Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara Jo Pasal 11 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS," kata Hasmaniar.
Hasmaniar mengatakan, sanksi terberat yang bisa menimpa A adalah pemecatan dan yang ringan itu penurunan pangkat atau golongan. Namun, sanksi itu diakuinya, diberikan langsung oleh komisi etik ASN di Jakarta.
"Hasil pleno kami menganggap layak di ajukan ke komisi etik ASN di Jakarta. Sanksinya akan diputuskan di sana, terberat atau ringan," lanjut A.
Ketua Panwaslu Maros, Sufirman mengatakan, oknum A ini telah diperiksa bersama beberapa orang saksi lainnya. Hasilnya, oknum ini ditemukan terlibat pada saat menghadiri rapat pleno di KPU Maros bersama liaison officer salah satu Cagub.
"Indikasi keterlibatannya diperkuat dengan bukti-bukti foto yang ditemukan di akun Facebook-nya yang selain foto meniru gaya salah satu bakal calon juga menggunakan baju berwarna putih bertuliskan Punggawa," lanjut Sufirman.
Sufirman mengingatkan, agar ASN tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis dalam pelaksanaan Pilkada ini.
"Senin besok, semua berkas pemeriksaan dan rekomendasi dari Panwas akan kami kirim ke Komusi Etik ASN. Kita harap ini tidak terjadi lagi," ujarnya.
(fjp/fjp)
