Minggu 14 Januari 2018, 07:48 WIB
Jalankan Aturan, Kemendagri Bantah Kriminalisasi Bupati Talaud
Foto: Instagram
Jakarta -
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membantah melakukan tidak kriminalisasi dalam skorsing Bupati Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Arief M Edie mengatakan sanksi tersebut sesuai dengan aturan undang-undang.
"Nggak lah, kita kan melaksanakan amanah undang-undang. Ketika kepala daerah meninggalkan tempat tanpa izin, ada aturannya, di-skorsing," ucap Arief ketika dihubungi detikcom, Sabtu (13/1/2018) malam.
Menurut Arief, Sri harus izin jika berpergian ke luar negeri meski menggunakan biaya pribadi. Hal ini karena kepala daerah tidak memiliki waktu libur khusus seperti pegawai negeri sipil.
"Ini kan seorang kepala daerah tugas lima tahun, walaupun dana pribadi kan di jam dinas. Karena kepala daerah kan tidak ada masa libur. Walau (hari) libur kan tugas, kalau di masyarakat ada sesuatu, siapa yang tanggung jawab. Kemudian tidak dilimpahkan ke Wabup (wakil bupati)," kata Arief.
Selain menyalahi aturan izin, Sri juga menyalahi lama waktu di luar negeri. Dia pergi ke Amerika Serikan (AS) dari tangal 22 Oktober sampai 12 November 2017.
"Izin itu tujuh hari, sedangkan dia hampir tiga minggu," kata Arief.
Sebelumnya, Sri merasa didiskriminasi karena sanksi skorsing selama tiga bulan. Ia mengaitkan penonaktifan ini dengan rencananya mengajukan cuti untuk tahapan Pilkada.
"Kalau saya lihat, posisi saya sekarang ini, saya merasa saya ini dikriminalisasi," ucap Sri, Sabtu (13/1).
(aik/elz)
"Nggak lah, kita kan melaksanakan amanah undang-undang. Ketika kepala daerah meninggalkan tempat tanpa izin, ada aturannya, di-skorsing," ucap Arief ketika dihubungi detikcom, Sabtu (13/1/2018) malam.
Menurut Arief, Sri harus izin jika berpergian ke luar negeri meski menggunakan biaya pribadi. Hal ini karena kepala daerah tidak memiliki waktu libur khusus seperti pegawai negeri sipil.
"Ini kan seorang kepala daerah tugas lima tahun, walaupun dana pribadi kan di jam dinas. Karena kepala daerah kan tidak ada masa libur. Walau (hari) libur kan tugas, kalau di masyarakat ada sesuatu, siapa yang tanggung jawab. Kemudian tidak dilimpahkan ke Wabup (wakil bupati)," kata Arief.
Selain menyalahi aturan izin, Sri juga menyalahi lama waktu di luar negeri. Dia pergi ke Amerika Serikan (AS) dari tangal 22 Oktober sampai 12 November 2017.
"Izin itu tujuh hari, sedangkan dia hampir tiga minggu," kata Arief.
Sebelumnya, Sri merasa didiskriminasi karena sanksi skorsing selama tiga bulan. Ia mengaitkan penonaktifan ini dengan rencananya mengajukan cuti untuk tahapan Pilkada.
"Kalau saya lihat, posisi saya sekarang ini, saya merasa saya ini dikriminalisasi," ucap Sri, Sabtu (13/1).
(aik/elz)
