PKB Alwi: Muhaimin Diktator

Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Alwi menganggap PKB Muhaimin sebagai diktator. Alasannya, Muhaimin telah menganggap Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (Menkum dan HAM) sebagai acuan kebsahan kepengurusannya. Recall dari Muhaimin pun dianggap sebagai gertakan saja."Lebih tepatnya bukan otoriter, tapi mereka (PKB Muhaimin) itu diktator," kata Ketua DPW PKB Jawa Timur Choirul An'am dalam konferensi pers PKB Alwi di Hotel Sofyan, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (14/6/2005). Menurut An'am, berdasarkan hasil pertemuannya dengan Menkum dan HAM Hamid Awaluddin, Hamid menyampaikan bahwa SK tersebut harus dipahami dengan benar. Alasannya, SK tersebut pada intinya mengacu pada pendapat hukum ketua Mahkamah Agung (MA). Pendapat hukum MA itu berbunyi, jika ada konflik dalam kepengurusan partai, maka pendaftaran akan tetap dicatat di Depkum dan HAM. Tetapi, sambil menunggu putusan pengadilan atau penyelesaian dari partai itu sendiri.An'am menegaskan, surat Depkum dan HAM itu bukanlah suat pengesahan bagi kepengurusan PKB Muhaimin. Sedangkan, terkait recall dari kubu Muhaimin pun dianggap hanya sebagai ancaman belaka."Itu (Recall) hanya isapan jempol belaka," ucap An'am yang didampingi oleh Wakil ketua DPW PKB Jawa Tengah Idam Cholied. (ism/)