DetikNews
Sabtu 13 Januari 2018, 15:05 WIB

PKS: Politik Demokrasi Tanpa Uang Itu Tidak Mungkin

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
PKS: Politik Demokrasi Tanpa Uang Itu Tidak Mungkin Diskusi Polemik soal politik uang di Pilkada Serentak 2018. (Gibran Maulana Ibrahim/detikcom)
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut politik memang membutuhkan uang. Uang itu sebagai konsekuensi atas proses pemilihan pemimpin dalam demokrasi.

"Diskusi tentang biaya politik di dalam sebuah sistem one man one vote demokrasi itu tidak mungkin kita menghindari biaya," ujar Sekretaris Bidang Polhukam PKS Suhudalynudin dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018).

"Artinya, dia merupakan konsekuensi dari sebuah sistem," imbuh dia.


Menurut dia, politik tanpa uang hampir pasti mustahil. Namun itu bisa diminimalisir.

"Kita bicara politik tanpa uang di dalam sistem yang terbuka, one man one vote demokrasi, itu tidak mungkin, walaupun bisa diminimalisir," katanya.

Ada cara-cara yang menurutnya bisa mengurangi biaya politik. Salah satunya terkait pembatasan dana kampanye.

Usulan itu sebelumnya disampaikan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, masih dalam diskusi yang sama. Bagi Titi, pembatasan biaya kampanye dapat menghindarkan pasangan calon pemimpin daerah dari potensi korupsi ke depan andai terpilih.

"Dulu kami sempat usulkan belanja kampanye lebih realistis di mana angka batas atas bisa mengerem. Tapi tak dihiraukan pembuat UU," kata Titi.

"Usulan Perludem pembatasan biaya kampanye itu kira sangat dukung. Ada batasan biaya yang digunakan. Kekurangan dari mana? Dari mesin politik, dari kader partai," ucap Suhudalynudin membalas Titi.


Di PKS, kata Suhudalynudin, partainya tidak pernah mencalonkan kandidat dengan faktor pertimbangan, terutama duit. Bagi PKS, kata dia, mereka punya cara sendiri mengatasi kekurangan biaya.

"Kita sangat mengandalkan mesin politik untuk bisa menutup apa yang menjadi kebutuhan biaya kampanye. Pengalaman selama ini efektif dan bisa sangat mungkin, apalagi didukung sistem. Kita menginginkan pembatasan politik baik wajar tapi masyarakat diajarkan money politics karena sistem mendorong ke arah itu," sebutnya.
(gbr/tor)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed