DetikNews
Jumat 12 Januari 2018, 17:27 WIB

Tepis La Nyalla, Gerindra Kembali Ungkit Pengusungan Jokowi-Ahok

Parastiti Kharisma Putri - detikNews
Tepis La Nyalla, Gerindra Kembali Ungkit Pengusungan Jokowi-Ahok Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta - Gerindra menepis tudingan La Nyalla Mattalitti yang mengaku dimintai mahar oleh Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Gerindra kembali mengungkit saat mengusung Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat Pilgub DKI 2012. Seperti apa?


[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan saat itu Ahok (yang ketika itu kader Gerindra) menemui Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk melobi dukungan di Pilgub DKI. Akhirnya disepakati bahwa Gerindra-PDIP mengusung Jokowi-Ahok.

"Sampai tiga kali meyakinkan, (berkat) hubungan baik Pak Prabowo dengan Ibu Megawati menyepakati partai PDIP-Gerindra mengusung Pak Jokowi-Ahok, yang waktu itu surveinya di bawah 7%," kata Riza di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (12/1/2018).


Riza menuturkan Megawati menyinggung soal biaya kampanye. "Kemudian ada pertanyaan dari Bu Megawati bagaimana pembiayaannya karena kita tahu Pak Jokowi tidak punya biaya," lanjutnya.

Riza menambahkan saat itu adik Prabowo, yaitu Hashim Djodjohadikusumo, adalah pihak yang menyuntik dana kampanye Jokowi-Ahok. Jumlahnya terhitung besar, sekitar Rp 62 miliar.

Jokowi dan Ahok saat Pilgub DKI 2012.Jokowi dan Ahok saat Pilgub DKI 2012. (dok. detikcom)

"Pak Hashim membantu pembiayaan Pak Ahok di Jakarta tidak kurang dari Rp 62 miliar, itu yang saya tahu sudah semua. Tanggungan di luar itu, termasuk kami-kami anggota DPR, dilibatkan, kader semuanya (dilibatkan). Begitulah Pak Prabowo setiap ada mencari pasangan calon," kata Riza.


Sebelumnya, La Nyalla mengaku dimintai uang miliaran rupiah untuk Pilgub Jatim oleh Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Namun La Nyalla tak merinci uang saksi ini untuk pesta demokrasi yang mana.

"Ada saat tanggal 9 itu yang ditanyakan uang saksi. Kalau siapkan uang saksi, saya direkom tapi kalau uang saksi dari 68.000 TPS dikali Rp 200.000 per orang dikali 2 berarti Rp 400.000. Itu sekitar Rp 28 miliar. Tapi yang diminta itu Rp 48 miliar dan harus diserahkan sebelum tanggal 20 Desember 2017. Nggak sanggup saya, ini namanya saya beli rekom, saya nggak mau," ujar La Nyalla, Kamis (11/1).

Dalam Pilkada, mahar politik merupakan setoran duit demi mendapatkan rekomendasi partai. Tindakan ini merupakan praktik ilegal. Hal ini tercantum dalam Pasal 187B UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada yang berbunyi:

Pasal 187B
Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 7 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(yas/dkp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed