Rapim itu digelar di Gedung Nasution kantor Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2018). Rapim ini membahas pertahanan Negara dalam menghadapi tantangan yang semakin besar
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, KSAD Jenderal Mulyono, dan KSAL Laksamana Ade Supandi hadir. Beberapa narasumber juga diundang seperti Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ryamizard mengatakan Kemenhan dan TNI harus melaksanakan tugas sesuai aturan hukum. Dia juga mengingatkan soal sumpah prajurit.
"Kedua adalah semua hukum, aturan, dan undang-undang yang ada harus dilaksanakan karena itu dibuat untuk dilaksanakan. Presiden menjadi Panglima tertinggi, kembali kepada Jati diri Sapta Marga Sumpah Prajurit semua didasari oleh UUD 45," ucap dia.
Terakhir, Ryamizard menyampaikan bahwa Kemenhan dengan Industri Pertahanan akan meningkatan peralatan alutista untuk TNI. Sehingga dapat menambah penghasilan ekonomi bangsa. Sebab, di negara-negara besar seperti Amerika, Rusia, Perancis, Inggris, sebagian besar pertumbuhan ekonomi berasal dari industri pertahanan.
"Kemudian Kementerian Pertahanan dengan industri pertahanan akan memacu lagi karena Presiden minta agar semua Kementerian harus dilihat, ada PT PINDAD dan PT DI agar membuat alutista untuk dipakai TNI dengan aman dan nyaman," tutur dia.
Dalam rapim itu, Kementerian Pertahanan mengundang beberapa narasumber seperti Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara.
(idh/idh)











































