Kamis 11 Januari 2018, 16:42 WIB
Sandi Ingin Kasus Sumber Waras Tuntas Supaya DKI Bangun RS Kanker
Foto: Wagub DKI Sandiaga Uno. (Muhammad Fida/detikcom)
Jakarta -
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berharap polemik pengadaan lahan RS Sumber Waras bisa segera berakhir. Dengan begitu, Pemprov DKI dapat membangun RS khusus kanker.
"Kita harapkan polemik ini segera selesai dan kita bisa move on dari isunya, dan kita sama-sama, satu, bisa bekerja sama dengan pihak lain membangun RS yang khusus kanker di DKI," kata Sandiaga, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2018).
Sandiaga kembali mengatakan pengadaan lahan RS Sumber Waras harus dibatalkan. Sebab, dengan pembatalan itu, peluang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK semakin terbuka.
"Kami bersama Pak Sekda (Saefullah) sudah duduk bersama mereka (pihak RS Sumber Waras), mereka tak akan mengembalikan Rp 191 miliar. Berarti opsi keduanya adalah pembatalan, dan itu sudah diberikan arahannya. Biro hukum sedang menindaklanjuti," terang Sandiaga.
Polemik pengadaan lahan RS Sumber Waras juga sudah dibicarakan dengan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) Ibu Kota. Sandiaga berharap pengadaan tersebut tidak merugikan keuangan negara.
"Sudah ditangani (KPK Ibu Kota). Pak Bambang (Ketua KPK DKI Bambang Widjojanto) sedang menelaah. Yang kita inginkan sebetulnya adalah penyelesaiannya dan agar negara tidak dirugikan," ujar Sandiaga di Majelis Arraudhotul Mahmoedah, Jl Musyawarah, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (6/1).
(zak/idh)
"Kita harapkan polemik ini segera selesai dan kita bisa move on dari isunya, dan kita sama-sama, satu, bisa bekerja sama dengan pihak lain membangun RS yang khusus kanker di DKI," kata Sandiaga, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2018).
Sandiaga kembali mengatakan pengadaan lahan RS Sumber Waras harus dibatalkan. Sebab, dengan pembatalan itu, peluang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK semakin terbuka.
"Kami bersama Pak Sekda (Saefullah) sudah duduk bersama mereka (pihak RS Sumber Waras), mereka tak akan mengembalikan Rp 191 miliar. Berarti opsi keduanya adalah pembatalan, dan itu sudah diberikan arahannya. Biro hukum sedang menindaklanjuti," terang Sandiaga.
Polemik pengadaan lahan RS Sumber Waras juga sudah dibicarakan dengan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) Ibu Kota. Sandiaga berharap pengadaan tersebut tidak merugikan keuangan negara.
"Sudah ditangani (KPK Ibu Kota). Pak Bambang (Ketua KPK DKI Bambang Widjojanto) sedang menelaah. Yang kita inginkan sebetulnya adalah penyelesaiannya dan agar negara tidak dirugikan," ujar Sandiaga di Majelis Arraudhotul Mahmoedah, Jl Musyawarah, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (6/1).
(zak/idh)
