"Kami (Polri) sudah lakukan langkah-langkah, mengadakan operasi, bekerja sama dengan satker terkait, termasuk TNI, kemudian dari pemda dan pemerintah pusat. Khususnya untuk pemda adalah pengerahan kekuatan dari anggota Linmas," kata Tito di Ruang Rapat Pansus B, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018).
"Yang dari kami personel diperkirakan ada 191 ribu, TNI ada 70 ribu, dan anggota Linmas sekitar 800 ribuan," sambung Tito.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk kerawanan dari 171 tempat, ada beberapa wilayah yang kita perkirakan nanti ada kerawanan. Terutama potensi konflik. Kami kira untuk meminimalisir dan mencegah kerawanan konflik, karena memang pilkada ini polarisasi yang dilegalisir atas nama demokrasi tapi dalam kacamata security approach itu mengandung kerawanan, kita kedepankan langkah proaktif ketimbang represif," jelas Tito.
Pilkada, menurut Tito, memang berisiko membuat situasi memanas. Kondisi inilah yang diantisipasi cepat dengan menggandeng elemen masyarakat.
"Adanya pilkada otomatis situasi politik akan menghangat. Ibarat mobil, mesinnya sudah start semua. Tapi kita menjaga jangan sampai terjadi terlalu panas dan meledak atau kami menyebutnya overheated. Maka sistem pendingin, cooling system-nya harus jalan," ujar Tito.
"Cooling system ini pertama dari pemerintah, jajaran Polri, TNI, dan elemen masyarakat yang peduli pilkada damai. Posisi pemerintah, Polri, dan TNI harus dijaga tetap netral, sambil kita menjaga agar semua elemen di daerah menyuarakan perdamaian," imbuh Tito. (aud/fdn)











































