Ajukan Pembatalan HGB Reklamasi, Sandi: Surat yang Dulu Tak Valid

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut dasar-dasar pengajuan penerbitan sertifikat HGB oleh pengembang reklamasi Pantai Utara Jakarta tak valid. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) menunda penerbitan dan membatalkan sertifikat HGB yang sudah terbit.

"Kami pada intinya saya mengerti bahwa pengajuan yang kemarin itu banyak ketidaksempurnaannya dan banyak dasar-dasar yang digunakan untuk mengajukan itu surat permohonan yang sebelumnya itu yang tidak valid," kata Sandiaga, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Kamis (11/1/2018).

BPN sendiri sudah menjawab permintaan Pemprov DKI Jakarta. BPN menegaskan bahwa penerbitan sertifikat HGB Pulau C sudah sesuai aturan.

Namun, Sandiaga enggan mengomentari jawaban dari BPN. Kata dia, Pemprov DKI akan menganalisis lebih dulu setelah mereka menerima jawaban resmi dari BPN.

"Kita nggak mau spekulasi, kita mesti lihat dulu. Barangnya saja belum lihat dari BPN. Nanti Pak Anies akan memberikan keterangan," terang Sandiaga.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya menuturkan pemberian sertifikat HGB Pulau C untuk PT Kapuk Naga Indah tidak sesuai aturan. Sebab, saat diterbitkan Perda tentang Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil belum disahkan.

"Jadi belum ada Perda-nya sudah keluar HGB. Belum ada perdanya, perda zonasinya belum ada. Ini tata urutannya nggak betul," ujar Anies, di Balai Kota, Selasa (9/1). (zak/aan)