Kapolri: OTT Tetap Bisa Dilakukan Saat Pilkada

Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan operasi tangkap tangan (OTT) tetap bisa dilakukan meski yang terjaring calon kepala daerah. OTT ini disebut upaya penindakan yang efektif.

"OTT harus, justru itu penting untuk menjaga proses demokrasi ini. Walaupun dia sudah ditetapkan sebagai calon kena OTT nggak apa -apa," kata Tito kepada wartawan di Mabes Polri Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (11/1/2018).

Tito menegaskan penegak hukum tidak boleh ragu melakukan penindakan termasuk melakukan OTT terhadap orang-orang yang terlibat permainan uang termasuk pada gelaran pilkada.

"Kalau makai uang disawer-sawer atau membayar penyelenggara atau pengawas, tangkap, karena itu merusak demokrasi," sambung Tito.

Pada gelaran pilkada serentak 2018, Polri juga membentuk Satgas Antipolitik Uang. Satgas ini akan berkoordinasi dengan KPK.

"Saya meminta Kabareskrim untuk membuat satgas ini. Mungkin utamanya adalah OTT, misalnya ada yang bayar ke KPU, Bawaslu, ada pejabat yang masih menjabat sebagai pegawai negeri tapi dia sawer sana-sini. Kita selidiki dari mana sumber keuangannya," papar Tito.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Antipolitik Uang akan memilah penanganan kasus. (fdn/fdn)