DPD Surati SBY Pertanyakan Penanganan Kasus Busung Lapar

Jakarta - Prihatin kian membengkaknya penderita busung lapar di Indonesia, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melayangkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Surat tersebut mempertanyakan keseriusan dan bagaimana cara pemerintah menangani masalah ini.Surat yang dilayangkan tersebut mengatasnamakan Anggota DPD Peduli Rakyat Miskin. Pelopornya adalah Wakil Ketua DPD La Ode Ida, anggota DPD asal Jatim, Mujib Imron, Marwan Batubara dari Jakarta, Lalu Yusuf asal NTB, dan Wiliem Openg asal NTT."Kami sudah menyurati pemerintah, presiden termasuk Menkes dan Mansos. Kita mau tahu langkah apa yang dilakukan pemerintah, termasuk akan mendiskusikan, apakah langkah itu tepat diimplementasikan di tingkat lokal atau tidak," ungkap La Ode Ida dalam jumpa pers di Gedung MPR/DPR, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (14/6/2005).Langkah pemerintah, lanjutnya, penting diketahui karena penanganan kasus busung lapar perlu dilakukan dalam satu kebijakan khusus. "Munculnya kasus busung lapar ini adalah bukti pembangunan yang selama ini dilakukan hanya di sektor infrastruktur saja," katanya.Sedangkan di sisi sosial, lanjut La Ode, terbukti hanya dalam tingkat retorika administrasi. "Makanya kami ingin ada reorientasi kebijakan yang dilakukan pemerintah," katanya.Pemerintah harus melaksanakan kebijakan khusus yang antara lain bisa dilakukan dengan pemberian kompensasi dana kenaikan BBM, mengingat sebagian dana itu belum terealisasikan. Selain itu, perlu juga dialokasikan dari dana pembangunan daerah yang saat ini lebih banyak bersifat proyek.Soal pembangunan ini, Openg menambahkan, dari apa yang telah dilakukan di tingkat nasional dan daerah, terlihat sama sekali tidak ada yang bersifat manusiawi dan mementingkan sisi kesehatan.Pembangunan untuk keluarga dan manusia terkesan dilupakan. Hal itu terjadi di tingkat nasional dan juga daerah. Karena itu, dia meminta penanganan kasus busung lapar dibedakan dengan gizi buruk. "Kami minta mereka dirawat secara khusus tidak disamakan dengan gizi buruk sehingga mereka bisa terobati secara tuntas," katanya.Pemerintah, tambah Lalu Yusuf, juga harus menggiatkan program Posyandu dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Sebab setelah krisis, BKKBN kurang efektif melakukan program ini sehingga pemantauan kesehatan terhadap balita terabaikan. (umi/)