DPR akan Rapat Gabungan Bahas Politik Uang di Pilkada

Jakarta - DPR akan menggelar rapat gabungan antara Komisi II, Komisi III dan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu yakni Polri, Kejagung, KPK, Kemendagri, KPU dan Bawaslu. Politik uang dan isu SARA menjadi fokus pembahasan.

"Poin penting yang pertama kita bahas adalah tentang maraknya politik uang, isu SARA di media sosial," kata Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Amali menyebut posisi aparat penegak hukum dalam Pilkada serentak juga menjadi hal penting untuk dibahas. DPR menurut Amali ingin memastikan Polri/TNI netral dalam Pilkada.

"Ada satu hal yang menjadi penting adalah kecenderungan penggunaan aparat hukum dalam kontestasi, melibatkan aparat hukum dalam kontestasi. Saya kira itu tidak baik untuk perkembangan demokrasi kita karena sangat mungkin bagi seseorang yang ingin melemahkan lawannya bisa saja menggunakan cara-cara yang tidak baik termasuk kriminalisasi dan lain sebagainya," sambungnya.

Soal Pilkada serentak, Amali mengimbau para calon kepala daerah berkompetisi secara sehat. "Jadi biarlah berkontestasi, berkompetisi dengan sehat bagaimana layaknya sebuah proses demokrasi. Kalau toh lagi ada masalah setelah itu saja (diselesaikan)," ujarnya.

DPR sebelumnya memanggil pihak TNI dan Polri guna membahas pengamanan Pilkada 2018. Majunya sejumlah perwira TNI/Polri juga menjadi bahasan.

"Saya kira kami sudah kemarin juga sudah bertemu dengan pimpinan Komisi II Pak Zainudin Amali dan saya juga sudah kontak Komisi III terkait untuk rapat gabungan itu dan juga rencananya kita agendakan besok (11/1) sore," kata Plt Ketua DPR Fadli Zon di gedung DPR, Rabu (10/1).


(yas/fdn)