"Dewan pengawasnya dan Pak Anggito sebagai dewan pelaksana bekerja untuk menyiapkan organisasi dan sistem tata kerja, sistem governance, policy, dan sebagainya sudah mendekati rampung," ujar Yuslam seusai pertemuan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Rabu (10/1/2018).
Yuslam mengaku membutuhkan dukungan KPK untuk membangun sistem BPKH. Dia berharap BPKH bisa menjadi organisasi yang baik dalam membangun sistem pengelolaan dana haji.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kesempatan yang sama, Pahala mengatakan KPK bekerja sama dengan BPKH membangun sistem, yakni laporan harta, antigratifikasi, dan pelaporan pelanggaran. KPK berjanji akan memberikan sistem untuk BPKH.
"Intinya, KPK bersedia memfasilitasi dan meminjamkan seluruh sistem yang ada di KPK ke BPKH supaya cepat diimplementasikan, seperti rekrutmen, lantas bagaimana perjalanan dikelola, bagaimana menjaga governance, itu supaya lebih cepat kita pinjamkan saja. SOP segala macam, silakan diadopsi langsung," ujar Pahala. (fai/jor)