Kumpul di Setneg, Menteri Jokowi Bahas UKP PIP Jadi Selevel Menteri

Jakarta - Ternyata para menteri yang berkumpul di kantor Sekretariat Negara (Setneg) membahas Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP). Unit itu akan ditingkatkan menjadi sebuah badan selevel kementerian.

Hal ini dinyatakan Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat keluar dari gedung Setneg, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2018).

"Jadi pada hari ini kita rapat finalisasi untuk perubahan UKP PIP," kata Pramono.

Baca juga: Bicara soal UKP Pancasila, Megawati: Mudah-mudahan Jadi Badan

Di awal-awal pidatonya, Megawati menyinggung soal Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau biasa disebut UKP Pancasila.
UKP PIP akan dibuat menjadi badan permanen dan berjangka panjang. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, bila telah sah menjadi demikian, bakal tetap eksis meski presiden berganti.

"Secara prinsip, Presiden telah memberikan persetujuan dan meminta kepada Menteri-Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Keuangan untuk segera menyelesaikan hal ini secepatnya. Insyaallah ini kita selesaikan selambat-lambatnya dalam waktu satu minggu," tutur Pramono.

Jadi UKP PIP bakal berubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada pekan depan. Penggawa Badan ini terdiri atas kepala badan, wakil kepala badan, tiga deputi, dan sektetaris utama untuk menjamin kemandirian dalam penggunaan anggaran.

Baca juga: Jokowi Ingin Perpres Baru UKP Pancasila Terbit Pekan Ini

Kepala UKP PIP Yudi Latief menyebut Presiden Joko Widodo setuju membuat peraturan presiden terkait UKP PIP.

"Kenapa ini menjadi sebegitu penting? Karena kita lihat ideologi Pancasila ini menjadi hal yang sangat urgen untuk kepentingan bangsa dalam jangka panjang. Siapa pun yang menjadi presiden, selama ideologinya Pancasila, badan ini akan tetap ada," kata Pramono.

Pembahasan ini, kata dia, berlangsung sejak sebulan lalu. Bahkan sejak November tahun lalu Presiden sudah menyetujui. Maka ke depan, badan ini sepenuhnya langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

"Dewan Pengarah dan Kepala Dewan Pengarah (Megawati Soekarnoputri) posisinya itu setingkat menteri. Supaya dia punya kewenangan mengkoordinasikan dengan kementerian lain," tutur Pramono.

Tak ada perubahan pengurus, namun ada tambahan dua eselon I, yakni sekretaris utama dan wakil kepala badan. (dnu/jor)