Komisi II DPR Awasi Politik Uang hingga Isu SARA di Pilkada Serentak

Jakarta - Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengatakan pihaknya akan mengawasi tiga hal yang masuk dalam indeks kerawanan di Pilkada Serentak 2018. Indeks kerawanan itu adalah politik uang, isu SARA dan kampanye hitam.

"Ada tiga (kerawanan) dari pantauan kami. Maraknya politik uang, merebaknya isu SARA yang digunakan untuk mendukung pasangan tertentu dan melemahkan pasangan tertentu. Ketiga, penggunaan medsos yang bernada negatif, kampanye hitam bahkan cenderung fitnah," jelas Zainudin di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (9/1/2018).

Baca juga: Bawaslu Awasi Netralitas Polri-TNI-PNS di Pilkada Serentak 2018

Zainudin menerangkan ketiga hal itu rawan terjadi di Aceh, Papua, Kalimantan Barat. Tapi, tak menutup kemungkinan ketiga hal itu juga terjadi di kota-kota besar lainnya.

"Di indeks kerawanan, di daerah Aceh, Papua, Kalimantan Barat dan tidak tertutup kemungkinan daerah-daerah yang penduduk besar seperti Pulau Jawa, ada tiga provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah," ujar Zainudin.

Baca juga: Bawaslu: Satgas Anti-politik Uang Tak Tumpang-Tindih dengan Gakkumdu

"Dan Sumatera Utara lalu Sulawesi Selatan untuk daerah luar Jawa tapi potensi ada kerawanan," sambung Zainudin.

Zainudin mengatakan daerah-daerah tersebut akan menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum dan Bawaslu. "Menurut kami jadi perlu perhatian," imbuh dia.



(aud/ams)