DetikNews
Selasa 09 Januari 2018, 11:33 WIB

Jafar Hafsah Susul Olly Diperiksa KPK Terkait Kasus e-KTP

Faiq Hidayat - detikNews
Jafar Hafsah Susul Olly Diperiksa KPK Terkait Kasus e-KTP Foto: Gedung baru KPK (Dhani-detikcom)
Jakarta - Politikus Demokrat Jafar Hafsah memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus korupsi proyek e-KTP. Jafar Hafsah akan dimintai keterangan untuk tersangka eks Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana.

Pantauan detikcom di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Selasa (9/1) hari ini. Jafar Hafsah mengenakan batik warna merah. Dia datang di lokasi sekitar pukul 11.20 WIB. Namun Jafar enggan berkomentar kedatangannya di gedung KPK.

Kemudian Jafar menuju resepsionis lobi gedung KPK. Selanjutnya Jafar duduk di bangku tamu di lobi gedung KPK.




Sebelumnya, Politikus PDIP Olly Dondokambey memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus korupsi proyek e-KTP. Olly Dondokambey yang saat ini menjabat Gubernur Sulawesi Utara akan dimintai keterangan untuk tersangka Anang Sugiana.

Saksi lain yang dipanggil KPK pada hari ini yakni Politikus PKS Jazuli Juwaini, mantan anggota Komisi II DPR Nu'man Abdul Hakim dan Politisi Gerindra Rindoko Dahono. Mereka akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana.

"Untuk tersangka ASS dalam minggu ini kami mendalami kluster politik. Penyidik mengklarifikasi proses pembahasan proyek e-KTP dan dugaan aliran dana pada sjumlah pihak," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (9/1/2018).

Kasus ini, Anang diduga bekerja sama dengan tersangka Setya Novanto, juga terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong, serta Irman dan Sugiharto dalam perkara korupsi yang merugikan negara setidaknya Rp 2,3 triliun ini.

PT Quadra Solution juga merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium PNRI sebagai pelaksana proyek e-KTP. Konsorsium penggarap e-KTP ini terdiri atas Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Artha Putra.

Anang disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.




(fai/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed