Penolakan DPR pada Bakorinda Dianggap Angin Lalu

Jakarta - Meski memicu penolakan dari berbagai pihak, niat pemerintah menghidupkan lagi Badan Koordinasi Intelijen Daerah (Bakorinda) seperti tak terbendung. Bahkan, penolakan DPR dianggap sepi."Boleh-boleh saja DPR menolak karena itu hak untuk menyampaikan aspirasi. Tapi yang jelas, pendirian Bakorinda ini dengan tujuan agar tidak terjadi teror," ungkap Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi di sela-sela rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung MPR/DPR, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (13/6/2005).Dengan antisipasi sedini mungkin, menurut Sudi, pemerintah berharap semua gejala teror bisa dieliminasi.Sudi juga menuturkan, sebenarnya ide menghidupkan kembali Bakorinda supaya sistem intelijen lebih efektif. Sebab Bakorinda melibatkan seluruh komponen masyarakat."Jadi tidak hanya polisi, TNI, atau pun aparat intelijen saja. Keterlibatan masyarakat ini justru untuk menetralisir, sehingga tidak ada kecurigaan terhadap aparat intelijen," kata Sudi.Penghidupan kembali Bakorinda ini dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pertemuan dengan para gubernur seluruh Indonesia di Jakarta pada Kamis, 9 Juni 2005. Saat itu, Presiden SBY antara lain mengatakan, dalam rangka menjaga keamanan dan mencegah aksi terorisme, Bakorinda akan dihidupkan kembali.Kemudian pada Jumat, 10 Juni 2005, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, koordinasi yang akan dilakukan intelijen polisi, TNI, kejaksaan, pemerintah daerah, dan lain-lainnya, akan dilakukan hingga ke tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).Ide ini memancing tanggapan negatif. Bahkan Ketua MPR Hidayat Nurwahid lebih tertarik menghidupkan lagi sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dan gotong-royong daripada Bakorinda.Penghidupan Bakorinda dinilainya belum bisa menjamin akan menimbulkan rasa aman masyarakat. Menurut Hidayat, kebersamaan masyarakat melalui Sikamling dan gotong-royong inilah cara yang lebih efektif. (umi/)