Efektifkah Para Jenderal Mendulang Suara di Pilkada?

Jakarta - Sejumlah partai politik mengusung purnawirawan TNI dan Kepolisian RI sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. Strategi tim pemenangan akan menentukan efektif atau tidaknya nama para jenderal itu untuk mendulang suara.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Pusat Studi Politik Dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi. Menurut dia, purnawirawan TNI dan Polri memiliki jejak-jejak teritorial dan logistik saat mereka aktif di kesatuan masing-masing.

"Soal efektif tidaknya bergantung pada sejauh mana hal tersebut dikemas untuk pemenangan. Sejauh hal itu bisa dilakukan maka potensi pemenangannya menjadi memungkinkan. Apalagi jejak-jejak teritorial dan logistik selama aktif di TNI atau Polri masih bisa dimanfaatkan," kata Muradi saat berbincang dengan detikcom, Senin (8/1/2018).

Menurut Muradi, prinsip utama dalam kontestasi politik adalah menang. Wajar jika partai politik berharap mendapatkan kemenangan di Pilkada dengan menggaet purnawirawan TNI dan Polri.

"Dengan pengalaman dan akses teritorial dan logistik maka harusnya parpol akan berpikiran bahwa hal tersebut menjadi langkah untuk memudahkan pemenangan," ucap dia.

Fenomena digaetnya para jenderal maju Pilkada, kata Muradi, harus menjadi evaluasi bersama. Partai politik menjadi malas melakukan pengkaderan untuk mendorong kader internal maju dalam kontestasi politik di semua tingkatan.

Sementara itu Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan digaetnya purnawirawan TNI dan Polri di Pilkada akan memunculkan fenomena split ticket voting. Partai politik lebih menonjolkan kandidat (figur) dibandingkan dengan kader partai sendiri.

"Partai-partai lebih memprioritaskan figur eksternal atau melakukan 'outsourcing' politik dengan mengusung jenderal TNI dan Polri ketimbang mengusung kader dari rahim parpol itu sendiri," sebut Pangi dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/1/2018).

Padahal, kata dia, akan jauh lebih baik partai politik memberikan boarding pass pada kadernya dibandingkan kalangan eksternal.

"Ini soal masa depan partai itu sendiri, wajar kemudian menguat fenomena deparpolisasi karena ulah partai itu sendiri yang tak menghormati kadernya," terang Pangi.

Seperti diketahui, ada sejumlah perwira tinggi TNI dan Polri baik yang sudah atau pun menjelang pensiun diusung sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. Mereka antara lain, mantan Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi yang diusung sebagai cagub Sumatera Utara oleh Partai Gerindra, PKS dan PAN. Letjen Edy sudah mengajukan pensiun dini dan sudah disetujui oleh Panglima TNI. (erd/ear)