Partai Pengusung Jenderal Diingatkan Tak Libatkan Prajurit Aktif

Jakarta - Pada Jumat (4/1/2018) pekan lalu, Markas Besar Kepolisian RI memutasikan sejumlah personelnya. Tiga di antara yang kena mutasi adalah Inspektur Jenderal Anton Charliyan, Irjen Murad Ismail, dan Irjen Safarudin.

Ketiga perwira tinggi itu dimutasi lantaran namanya disebut bakal maju dalam pemilihan kepala daerah 2018. Dua hari setelah pengumuman mutasi, Irjen Anton Charliyan ditetapkan oleh PDIP menjadi calon Wakil Gubernur Jawa Barat mendampingi TB Hasanuddin sebagai cagub.

Baca juga: Anggota TNI-Polri-PNS-DPR Ikut Pilkada Wajib Mundur H-30 Pencoblosan

Dari kalangan TNI, ada nama mantan Panglima Kostrad Letnan Jenderal (TNI) Edy Rahmayadi, yang maju ke Pilgub Sumatera Utara. Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengingatkan parpol yang mengusung perwira tinggi TNI atau Polri tidak mencoba-coba main mata dengan prajurit aktif.

Partai politik diingatkan tidak menarik anggota TNI aktif masuk gelanggang politik. "Partai politik jangan coba-coba bermain mata dengan prajurit aktif, menarik-narik dan menggoda TNI untuk masuk ke gelanggang politik. Termasuk tidak menarik-narik, menggoda, atau merayu-rayu Aparatur Sipil Negara (ASN) ke ranah politik praktis. Ini pertaruhan yang maha berbahaya dan tidak main-main. Bagaimana kita menjaga dan mengingatkan kembali agar TNI/Polri dan ASN menjaga netralitas," kata Pangi, yang juga Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting, dalam keterangan tertulis, Senin (8/1/2018).

Menurut dia, terjunnya TNI dan Polri ke gelanggang politik bukan fenomena baru. Saat era demokrasi terpimpin, ada segitiga emas kekuatan politik, yaitu Sukarno, PKI, dan Angkatan Darat. Akan tetapi, saat kekuatan politik Soekarno dan PKI melemah, muncul kekuatan pemenang, yaitu Angkatan Darat.

Baca juga: TNI-Polri Nyalon di Pilkada, Ini Syarat dari KPU

Sejak saat itu, militer mulai berpolitik praktis lewat kendaraan sekber Golkar. Tidak mengaku sebagai partai politik tapi mendukung pemerintah, mesin Golkar pada waktu itu digerakkan para jenderal. Karena itu, berbicara sistem politik Indonesia tidak bisa lepas dari peran militer dalam kancah politik itu sendiri.

Sekarang, fenomena majunya sejumlah jenderal di pilkada lantaran ada kegagalan sistem kaderisasi partai politik. "Ada tren partai mengambil jalan pintas, yaitu mencoba menarik jenderal ke gelanggang politik, terkesan partai tak percaya diri mengusung kader sendiri. Ambisi bintang TNI-Polri di pilkada semakin kuat akhir-akhir ini di saat partai gagal melakukan kaderisasi," kata Pangi.

Baca juga: Sah! PDIP Usung TB Hasanuddin-Anton Charliyan di Pilgub Jabar

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi mengatakan saat ini secara faktual partai politik belum mampu melahirkan figur yang bisa menjawab kehendak publik. Hal ini membuat pola hubungan antara parpol dan publik menjadi berjarak.

"Hal ini sesungguhnya yang membuat posisi parpol menjadi sangat pragmatis. Dan mengambil jalan pintas," tutur Muradi. (erd/jat)