Persaingan Ketat di Pilkada, Parpol Harus Bersih dari Politik Uang

Jakarta - Pilkada serentak 2018 diprediksi akan penuh persaingan ketat. Partai politik (parpol) diminta untuk bersaing secara sehat, tanpa adanya politik uang.

"Dengan sengitnya jelang pendaftaran besok, kalau memang 2018 dimaknai 2019, maka partai politik harus mengedepankan calonnya dengan mengedepankan kompetitif dan tidak ada money politics, mahar politik," ujar Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini dalam Diskusi 'Ngobrol Publik Menyongsong Pendaftaran Bakal Calon Pastikan Integritas Pilkada 2018' di Diskusi Kopi, Jalan Halimun, Manggarai, Jakarta Selatan, Minggu (7/1/2018).

Titi meminta Bawaslu untuk melakukan pengawasan dengan ketat. Bawaslu harus solid bersama instansi lain seperti PPATK, kepolisian, dan KPK untuk memonitor penyelenggaraan pilkada.

"Bawaslu kami harapkan solid dengan PPATK, polisi, KPK. Kalau sekarang kita fokus pada pilgub, tapi jangan lupa, kita punya 39 kota dan 115 kabupaten," ujar Titi.

"Dari data-data 2015, 2017, yang sulit dijangkau itu kabupaten, tidak banyak yang mengawasi dan bias kepentingan aktor daerah sangat tinggi. Ini yang kita harapkan Bawaslu memerhatikan," sambung Titi.

Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Abhan menyebut pengungkapan praktik politik uang tidak mudah. Kerja sama dengan aparat penegak hukum pun dikedepankan.

"Memang tidak mudah membuktikan mahar politik, memang dibutuhkan kejelian kami pengawas masuk mahar atau tidak. Maka kami kerja sama tidak hanya dengan kepolisian, tapi juga PPATK, KPK," ujar Abhan.

"Partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelanggaran. Contoh politik uang, peran masyarakat besar bagaimana masyarakat jadi saksi, pelapor, memang tidak enak jadi saksi dan pelapor diseret-seret, tapi ini butuh partisipasi masyarakat, sangat dibutuhkan dalam pengawasan pemilu. Kami punya pengawasan partisipatif," imbuh Abhan. (dhn/dhn)