Busung Lapar, DPR Minta SBY Paksa Orang Kaya Berzakat

Jakarta - Pemerintah diminta serius menangani meluasnya kasus busung lapar. Salah satunya yakni dengan memaksa orang kaya membayar zakat. Pemaksaan ini perlu dilakukan karena hilangnya rasa kesetiakawanan sosial. "Pemaksaan dalam konteks ini sudah selayaknya dilakukan terkait dengan kesadaran masyarakat yang sudah hilang," kata Wakil Ketua DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat, Zaenal Ma'arif, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2005).Zaenal mengimbau pemerintah untuk secepatnya menangani persoalan busung lapar agar kasus itu tak melebar ke wilayah lain. SBY diingatkan akan janji-janjinya dulu saat kampanye Pemilihan Presiden yang akan menyejahterakan rakyat kecil."Kepada Pak SBY dan Pak Kalla kembalilah seperti yang dikampanyekan dulu, lurus, jangan berbelok arah," kata Zaenal. Pimpinan DPR sendiri akan menggelar rapat untuk membahas sikap resmi DPR menanggapi kasus busung lapar. Rapat akan dilakukan, Selasa (14/6/2005) besok. "Agendanya sikap kita bagaimana, ya mungkin dorongan untuk pemerintah," katanya.Selain hilangnya kesetiakawanan sosial, busung lapar juga terjadi akibat rendahnya perhatian pemerintah. Para elit politik lebih sering mementingkan egonya sendiri daripada berkonsentrasi mengurusi persoalan rakyat.Perlukah mengganti menteri terkait? Zaenal menilai sejauh ini pemerintah belum perlu mengganti menteri-menteri terkait seperti Menko Kesra dan Menteri Kesehatan.Yang terpenting sekarang, katanya, para elit politik mulai tingkat kecamatan sampai pusat lebih berkonsentrasi mengurus persoalan rakyat. "Posyandu dan badan pelayanan terhadap masyarakat kecil sebaiknya diaktifkan kembali," imbaunya. (iy/)