"Secara mendalam, ada dua aspek yang dibicarakan. Pertama, mengenai integrasi transportasi di Jakarta, itu membutuhkan dukungan BI agar program OK Otrip bisa terhubung dengan sistem perbankan dan seluruh peraturannya," ujar Agus di gedung BI, Jakarta, Jumat (5/1/2018).
Agus menjelaskan Pemda DKI akan memulai pilot project untuk integrasi ini pada 15 Januari mendatang. Terkait program OK Otrip, PT TransJakarta selaku salah satu operator sudah menjual 775 kartu OK Otrip hingga 3 Januari. Kartu OK Otrip dijual seharga Rp 40 ribu dengan saldo Rp 20 ribu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain OK OTrip, lanjut Agus, pertemuan itu membahas pengumpulan pajak dengan memanfaatkan gerbang pembayaran nasional (GPN). Agus berharap Pemprov DKI bisa mengelola pembayaran pajak daerah lebih transparan.
"Harapannya, dengan GPN, maka Pemprov DKI bisa mengelola pembayaran pajak daerah agar lebih transparan dan tepat waktu," imbuh dia.
Sebab, pembayaran pajak akan lebih mudah dan efisien jika sudah bisa memanfaatkan GPN.
"Nanti ketika dilaksanakan, maka pembayaran bisa langsung tersambung dengan badan pajak daerah. Pendapatan pajak bisa lebih baik," ujarnya. (idh/idh)