Begini Kronologi OTT Bupati HST Kalsel Abdul Latif

Haris Fadhil - detikNews
Jumat, 05 Jan 2018 17:17 WIB
Barang bukti yang diamankan KPK (Foto: Haris Fadhil/detikcom)
Jakarta - Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan (HST Kalsel) Abdul Latif resmi menyandang status sebagai tersangka KPK. Dia bersama 2 orang lainnya diduga menerima suap terkait proyek pembangunan di RSUD Damanhuri.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut Latif dan 2 orang itu menerima commitment fee sebesar Rp 3,6 miliar. Uang itu diberikan dalam 2 termin.

"Pemberian pertama dalam rentang September-Oktober 2017 sebesar Rp 1,8 miliar. Pemberian kedua pada tanggal 3 Januari 2018 sebesar Rp 1,8 miliar," ujar Agus di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (5/1/2018).

"Diduga pemberian sebagai fee proyek pembangunan ruang kelas I, kelas II, VIP dan Super VIP di RSUD Damanhuri," imbuh Agus.


Berikut kronologi OTT yang disampaikan Agus:

4 Januari 2018

Pukul 09.20 WIB

Tim KPK menangkap Donny Witono selaku Direktur Utama PT Menara Agung di Bandara Junada, Surabaya, saat akan terbang ke Banjarmasin. Di waktu yang sama, tim KPK lainnya mengamankan Fauzan Rifani selaku Ketua Kadin Barabai di rumahnya. Dari rumah tersebut, diamankan beberapa buku tabungan.

Masih di hari yang sama

Tim KPK mengamankan Abdul Latif di kantornya dan membawanya ke rumah dinas. Dari lokasi itu, KPK mengamankan uang Rp 65.650.000 di dalam brankas, serta sejumlah buku tabungan

Kemudian tim KPK mengamankan Abdul Basit selaku Direktur PT Sugriwa Agung di Pasar Khusus Murakata Barat, Barabai, HST, Kalsel.

Atas perbuatannya, Latif, Fauzan, dan Abdul dijerat dengan Pasal 12 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sedangkan, Donny dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. (dhn/dhn)