DetikNews
Jumat 05 Januari 2018, 06:30 WIB

Raja-Sultan Ingin Ada di Keputusan Jokowi

Elza Astari Retaduari - detikNews
Raja-Sultan Ingin Ada di Keputusan Jokowi Foto: Presiden Jokowi dengan Raja dan Sultan se-Nusantara. (Dok Biro Pers Setpres).
Jakarta - Presiden Joko Widodo mengumpulkan para raja dan sultan di Istana Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, kemarin. Para raja dan panglima kesultanan memberikan masukan kepada Presiden Jokowi.

Berbagai harapan disampaikan para raja dan sultan kepada presiden. Mereka ingin agar negara melihat peran para raja yang ada di Indonesia.

"Kesultanan punya kegiatan itu untuk hidup sama-sama bagaimana melayani masyarakat dari sisi moral selalu sama-sama pemerintah setempat bersama masyarakat begitu. Tolong melihat kami, kesultanan-kesultanan se-Nusantara," ujar Panglima Kesultanan Tidore Kapitan Muhammad Ali Alting di Istana Bogor, Kamis (4/1/2018).


Alting kemudian bercerita bagaimana peran kesultanan dan kerajaan Nusantara dalam kemerdekaan. Peran kerajaan dan kesultanan turut membantu upaya diplomasi dan militer untuk mengembalikan Irian Barat pangkuan ibu pertiwi.

"(Irian Barat) masuk pangkuan Ibu Pertiwi, sejarah itu ada kami di wilayah kami semua orang tahu tapi belum masuk buku, istilahnya buku-buku nasional itu belum dan orang tua pun sebagian besar tahu dan Bapak Presiden (Jokowi) juga tahu itu," tuturnya.

Menurut Alting, tanah Papua dulunya masuk wilayah Kesultanan Tidore. Kesultanan di mana Alting bernaung itu sudah berdiri sejak 900-an tahun lalu.

"Karena dari Kesultanan Tidore sehingga Papua masuk ke pangkuan NKRI," kata Alting.

Pada kesempatan itu, Alting pun membicarakan mengenai perwakilan di MPR/DPR/DPD. Menurut dia, perwakilan kerajaan atau kesultanan Nusantara harus masuk di parlemen.


"Insyaallah, biar gimana pun kita itu dipaksakan biar bagaimana dan cara gimana ada utusan parlemen khususnya orang dari kesultanan ada, itu cita cita seperti itu," sebut dia.

Bukan hanya Alting yang punya harapan khusus kepada presiden. Raja Kupang Ispah Leopold Nicholas Nisnoni sempat membahas sejumlah topik dengan Jokowi saat duduk semeja dalam jamuan makan siang.

Leopold mengatakan dirinya menyampaikan terima kasih kepada Jokowi atas dibangunnya beberapa bendungan raksasa di kawasan Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia mengatakan pembangunan tersebut berdampak baik untuk rakyat Kupang.

"Saya minta terima kasih karena di kerajaan kita dibangun bendungan-bendungan raksasa, Raknamo, dan ada yang lain. Itu akan punya arti besar untuk ke peternakan dan agrikultur di sana. Itu kita berterima kasih. Ada rencana lagi dua-tiga bendungan raksasa. Kita minta terima kasih," terang Leopold.

Raja-Sultan Ingin Ada di Keputusan JokowiFoto: Raja Kupang Leopold. (Jordan-detikcom)

"NTT, terlebih Timor, membutuhkan air. Bendungan raksasa yang dibuat bagus," imbuhnya.

Leopold juga menyampaikan persoalan di Laut Timor, yang kini dikuasai Timor Leste dan Australia. Saat ini banyak ditemukan polusi laut.

"Soal Laut Timor supaya itu diatur betul. Karena kita dalam diplomasi kalah dengan Timor Leste dan Australia. Polusi yang sangat besar di Cola Timor, supaya apakah Bapak (Presiden Jokowi) melalui pengadilan internasional, melalui diplomasi nasional mengatur itu melalui Menlu-nya," tutur Leopold.

Dia juga mengapresiasi meningkatnya angka pariwisata di NTT, seperti Labuan Bajo. Tak hanya itu, dia juga mendukung upaya pemerintah menjadikan Kupang sebagai pintu gerbang internasional.

"Rencana mau buka lagi dari Kupang ke Timor Leste dan Darwin. Itu berarti memberi nafkah untuk pariwisata, untuk orang-orang kita di Kupang. Terlebih di Kupang adalah gerbang ke selatan, gerbang ke Australia, ke Selandia Baru gerbang terus ke Malaysia dan Polinesia," beber Leopold.


"Pariwisata sangat penting. Kami minta terima kasih," ucap dia.

Kepada Jokowi, para raja dan sultan meminta untuk dilibatkan langsung dalam pengambilan keputusan negara. Kepaksian Skala Brak, Lampung, yang juga anggota Dewan Keraton, Edward Syah Pernong Sultan Skala Brak, mengatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berasal dari kerajaan. Kemudian para raja menyerahkan kekuasaan untuk membentuk NKRI.

"Sehingga kami yang adalah pemegang amanahnya tidak akan pernah bergeser dari NKRI," kata Edward Syah.

Edward juga menegaskan pembicaraan soal politik sarat akan kepentingan. Namun pembicaraan tentang kesultanan dan kerajaan erat kaitannya dengan kebudayaan.

"Di budaya kami bisa berkolaborasi. Di sini berbagai suku agama dan etnis. Kami adalah Indonesia," tegasnya.

Para Raja dan Sultan berkumpul di Istana Bogor.Foto: Para Raja dan Sultan berkumpul di Istana Bogor. (Bagus-detikcom)


Untuk itu, lanjut Edward, ada beberapa masukan dari para raja dan sultan seluruh Indonesia. Masukan itu terbagi dalam tiga, yakni jangka pendek, jangka sedang, dan jangka panjang.

Untuk jangka pendek, Edward mengatakan agar raja dan sultan dilibatkan dalam Unit Kerja Presiden (UKP). Tujuannya agar persoalan di bawah yang berkenaan langsung dengan rakyat bisa terselesaikan.

"Jangka pendek, kami ingin keterlibatan keraton secara nyata implementasinya dan interaksinya. Ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan ini. Sehingga kami mengharapkan keraton ini ada dalam unit kerja kepresidenan sehingga setiap hari kita bisa memberikan kontribusi dan interaksi dengan kebijakan-kebijakan bapak, dan hal-hal yang ada pada suara di bawah sehingga Bapak bisa memonitor langsung, bukan hanya pada tingkat-tingkat laten, tapi juga pada tingkat-tingkat manifes," katanya.

Untuk jangka pendek, lanjut Edward, diharapkan di setiap tempat, seperti keraton, yang memiliki banyak perbedaan bisa diterima oleh pemerintah ataupun masyarakat. Bahkan Edward berharap keraton bisa dilibatkan sebagai bagian dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Kami menginginkan unsur-unsur keraton ini keraton, raja, yang punya rakyat, yang punya sejarah, ikut dalam Forkopimda, sehingga ikut menentukan pembangunan di daerahnya masing-masing. Ini tidak akan bisa tercapai kalau tidak ada kebijakan dari Yang Mulia Bapak Presiden," jelasnya.

Untuk jangka panjang, kata Edward, saat ini kondisi kekeratonan sebagian besar memprihatinkan, bahkan ada yang diberi garis polisi.

"Sangatlah miris melihat di beberapa tempat di mana kerajaan yang punya sejarah sejak abad ke-16. Bahkan sekarang kerajaan sedang di-police line. Oleh sebab itu, kami ingin kerajaan Nusantara ada UU proteksi yang memberikan perlindungan kepada kerajaan-kerajaan. Memberikan perlindungan kepada pemimpin informal. Sehingga kebijakan yang ada dilandasi kebijakan yang berkebudayaan," jelasnya.


Presiden Jokowi tak langsung menjawab aspirasi para raja dan sultan. Dia menyatakan akan membahas masukan dari raja dan sultan se-Nusantara di rapat kabinet.

"Saya telah mencatat banyak sekali dan mungkin juga dalam bentuk tulisan sudah saya terima, nantinya secara khusus saya akan merumuskan kebijakan-kebijakan yang secepatnya bisa diimplementasikan," kata Jokowi seperti dalam keterangan Sekretariat Kepresidenan.

Jokowi pun berjanji memperbaiki 3-5 keraton per tahun yang bangunannya sudah rusak. Nantinya akan ada alokasi anggaran khusus untuk revitalisasi keraton.

"Saya belum bisa menjawab, tapi akan ketemu nanti setelah saya rapat terbatas (kabinet) dengan seluruh kementerian yang ada. Termasuk di dalamnya mengenai sertifikasi tanah-tanah keraton yang memang belum dikerjakan. Akan saya perintahkan untuk segera dikerjakan," papar Jokowi.
(elz/aud)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed