Cegah Korupsi, KPK Ibu Kota Segera Launching Sistem Integrasi Baru

Muhammad Fida Ul Haq - detikNews
Kamis, 04 Jan 2018 22:44 WIB
Bambang Widjojanto (M Fida/detikcom)
Jakarta - Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) akan segera meluncurkan sistem yang disebut 'One Map One Data' dalam dua pekan. Sistem tersebut akan mengintegrasikan data dan aset antarsatuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mencegah korupsi dan meningkatkan pendapatan daerah.

"Ada proses yang sedang jalan. Kita nanti mau membangun One Map One Data. Itu mengintegrasikan seluruh data di SKPD dan nanti akan di-overlay, digabung," kata Ketua Komite Pencegahan Korupsi Ibu Kota Bambang Widjojanto di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2018) malam.

Bambang mengatakan data tersebut akan menampung data aset hingga data kependudukan warga Jakarta. Data itu dinilainya penting untuk mengamankan aset dan menghindari praktik korupsi.


"Terintegrasi, di satu zoning tertentu, kita bisa tahu jumlah lahan milik pemda di situ ada berapa, jumlah masyarakat berapa, itu punya siapa. Sekarang kita harus punya database," terangnya.

Mantan pimpinan KPK ini berharap semua data tersebut dibentuk dalam data yang selalu bisa diperbarui secara online. Bambang mengatakan data tersebut juga nantinya bisa digunakan untuk acuan pembangunan di Jakarta.

"Akhirnya kita bisa punya database yang akhirnya bisa mengarahkan pemda. 'Kalau kamu mau buka restoran di situ, gua akan kasih lu pajak yang lebih murah.' Kita bisa intervensi di situ. Bisa, Bos. Kita sekarang kayak orang buta. Kebijakan itu berbasis intuisi. Itu yang akan kita kembangkan," tuturnya.

Bambang menjelaskan sistem One Map One Data tidak hanya mengintegrasikan data antar-SKPD. Tapi juga terus dikembangkan secara berkesinambungan.

"Ini bukan sekadar integrasi, tapi mengembangkan. Kalau integrasi, SKPD diintegrasikan tapi mengembangkan. Kalau dikembangkan, ini ada data yang terus perlu di-update agar informasi masuk," sebut Bambang.


Sistem tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari pencegahan korupsi secara sistemik. Bambang mengatakan pihaknya pun melibatkan penegak hukum, seperti KPK, untuk mengembangkan sistem ini.

"Itu bagian dari pemberantasan korupsi yang sebelumnya terselip. Kayaknya sekarang kasus korupsi, tangkap selesai. OTT kayak hari ini ada OTT keren. Tapi mau OTT terus? Sementara sistem yang memproduksi kejahatan akan terus ada. Kan yang mesti ditangani sistemnya. Membangun sistem merupakan bagian dari mencegah," paparnya.

Bambang mengakui kekurangan sumber daya manusia untuk membantunya membangun sistem tersebut. Dia mengatakan akan mengefektifkan semua fasilitas yang diberikan Pemprov DKI.

"Yang pertama begini. Harus dipelajari informasi, kita harus mulai membaca ini-itu. Terus kedua kan resource ini kan nggak banyak. Resource nggak banyak, jadi bagaimana mengefektifkan itu," tutup Bambang. (fdu/elz)