Usai Diperiksa KPK, Mirwan Amir Mengaku Tak Terima Duit e-KTP

Jakarta - Mirwan Amir mengaku diperiksa KPK terkait pembahasan anggaran di Banggar DPR terkait Markus Nari. Mirwan memang diperiksa sebagai mantan pimpinan Banggar DPR.

"Saya jelasin, saya kenal lama, saya tahu Markus Nari. Saya pernah ngobrol sama Markus Nari. Udah itu aja. Terus ditanya masalah pembahasan anggaran, kebetulan saya kan wakil pimpinan Banggar. Jadi saya jelasin masalah pembahasan APBN, postur APBN," ucap Mirwan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (4/1/2018).

Dalam sidang Andi Agustinus alias Andi Narogong, nama Mirwan pernah disebut menerima duit untuk pemulusan penambahan anggaran e-KTP. Namun Mirwan membantah.

"Tidak... tidak pernah sama sekali (saya terima). Karena memang tidak dibahas di Badan Anggaran dan itu semua ada di Komisi II," ungkapnya.

Dia bahkan tidak tahu-menahu soal pembahasan anggaran itu. Dia juga mengatakan tidak ada yang janggal dalam pembahasannya.

"Nggak ada... nggak ada (yang janggal).... Karena itu semua di Komisi II. Badan Anggaran nggak mengetahui itu," Mirwan menegaskan.

KPK sebenarnya mengagendakan pemeriksaan terhadap 3 orang hari ini terkait kasus e-KTP dengan tersangka Markus Nari. Namun 2 orang lainnya, yaitu Olly Dondokambey dan Tamsil Linrung, tidak dapat hadir. Olly mengirim surat meminta penjadwalan ulang, sedangkan Tamsil mangkir tanpa keterangan.

Diketahui ketiga orang yang dipanggil tersebut merupakan mantan anggota Banggar DPR. Untuk pemeriksaan Mirwan sendiri, KPK mendalami soal pembahasan penambahan anggaran proyek e-KTP yang diduga dipengaruhi Markus Nari.

"Kami dalami proses penganggaran. Anggota DPR diklarifikasi, termasuk mereka yang menjabat di Banggar," ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya. (nif/dhn)