Laporan Gratifikasi ke KPK, Sandi Serahkan Jaket Pemberian Habibie

Jakarta - Gubernur dan Wagub DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno melaporkan penerimaan gratifikasi selama 3 bulan terakhir kepada KPK. Dalam laporan tersebut, Sandiaga menyerahkan jaket pemberian presiden ke-3 RI BJ Habibie.

"Kami kehadiran KPK di ruang rapat wagub mengenai laporan gratifikasi yang sudah kami berikan selama 3 bulan terakhir," ungkap Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2018).

Menurut Sandiaga, dirinya bersama Anies juga mengklarifikasi sejumlah barang yang diterimanya dari berbagai pihak. Salah satunya jaket yang diberikan Habibie.

"Jaket yang diberikan oleh Pak Habibie, ternyata itu sekarang jadi milik negara, karena setelah kami laporkan, sudah keluar surat keputusannya, SK-nya, bahwa ini jaket yang kemarin sempat hits, yang kemarin saya diberikan sama Pak Anies karena kami mendukung R80, ini diambil diserahkan kepada negara," tuturnya.

Selain jaket, ada 12 item yang turut dilaporkan kepada KPK. Sebelas di antaranya, kata Sandi, sudah diverifikasi.

"Ada yang berbentuk gift dari tamu-tamu yang datang beraudiensi di sini, tapi masih dilengkapi data-datanya. Karena tadi KPK meminta klarifikasi siapa yang memberikan, tanggal berapa diberikannya," ungkap Sandi.

Namun, kata Sandi, ada juga beberapa barang yang ditinggalkan begitu saja di meja di ruangannya. Sandi mengaku tak mengetahui orang yang telah meninggalkan barang-barang tersebut.

"Ada dua item yang ada di meja saya yang dilaporkan. Sampai sekarang kita nggak tahu siapa yang taruh di situ. Tapi bentuknya bingkisan, isinya bolpoin yang mahal. Itu tadi juga dilaporkan dan diklarifikasi," kata Sandi.

"Sudah diklarifikasi tadi, kita tunggu keputusannya apakah itu diserahkan kepada negara atau dikembalikan kepada kita," lanjutnya.

Baca juga: KPK Ibu Kota Mulai Bekerja, Ini Ruangannya di Balai Kota

Baca juga: Inspektorat DKI Pastikan Tak Tumpang-Tindih dengan KPK Ibu Kota

Selain melaporkan gratifikasi, Sandi mengungkapkan, dalam pertemuan itu, KPK juga memberikan masukan terkait Komite Pencegahan Korupsi (KPK) DKI. Salah satunya soal pelaksanaan pencegahan korupsi di Jakarta.

"Kami akan berkoordinasi dengan Pak Bambang (Ketua KPK Ibu Kota Bambang Widjojanto) untuk mulai meng-kick off program pencegahan korupsi di BUMD, termasuk juga air minum," imbuhnya. (nvl/nvl)