Bertemu Anies, Ahli Sarankan Pemprov Batasi Pengambilan Air Tanah

Jakarta - Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI) menyarankan Pemprov DKI untuk membatasi pengambilan air tanah di Jakarta. Pembatasan pengambilan air tanah dilakukan untuk memastikan daya dukung ketersediaan air di Jakarta.

Hal ini disampaikan IAPI saat bertemu Gubernur DKI Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2018). Pertemuan tersebut membahas rencana penataan Jakarta. Ada sekitar 12 juta penduduk Jakarta yang perlu ditata perilakunya termasuk dalam hal pengambilan air tanah.

"Jumlah penduduk per square kilometernya harus kita tata, bagaimana menyediakan ruang-ruang terbuka hijau, ruang konservasi. Supaya daya dukung meningkat," kata Ketua Umum IAPI Bernardus Djonoputro.

Menurut Bernardus, Pemprov DKI harus juga melihat aspek sarana dan prasarana transportasi yang saling terintegrasi. Bukan hanya antara jenis transportasi, tapi juga transportasi antar kota.

"Saya kira infrastruktur mobilitas dan konektivitas. Mobilitas bukan hanya di Jakarta, tapi antara Jakarta dengan kota pendukungnya yaitu Depok, Bekasi dan Tangerang," terang Bernardus.

Baca juga: Sepekan Jelang Uji Coba, TransJ Jual 775 Kartu OK Otrip

Baca juga: KPK Ibu Kota Mulai Bekerja, Ini Ruangannya di Balai Kota

Dua hal itu, sambung Bernardus, harus direncanakan dengan matang. Dia mengaku sudah menyampaikan masukan tersebut ke Anies dalam pertemuan tadi.

"Itu harus diatur melalui produk rencana, sehingga daya dukung bisa terjaga atau malah dikembalikan atau ditambah. Kalau semakin tak terencana, makin tambah orang, daya dukungnya semakin rendah. Land subsidence harus kita perhatikan. Itu yang kami sampaikan," ungkapnya. (zak/nvl)