DetikNews
Kamis 04 Januari 2018, 07:04 WIB

Sidang Putusan Sela, Hakim Pilih Argumen KPK atau Novanto?

Dhani Irawan - detikNews
Sidang Putusan Sela, Hakim Pilih Argumen KPK atau Novanto? Ilustrasi: Setya Novanto dalam arena persidangan (Ari Saputra/detikcom)
FOKUS BERITA: Novanto Dieksekusi
Jakarta - Setya Novanto akan mendengarkan putusan sela atas nota keberatan atau eksepsi yang diajukannya. Putusan sela itu akan menentukan nasib kelanjutan sidang perkara korupsi proyek e-KTP itu.

Novanto mempermasalahkan banyak hal dalam surat dakwaan jaksa KPK terhadap dirinya. Salah satu poinnya yaitu Novanto menyebut bila surat dakwaan KPK disusun secara tidak cermat.

"Tempus delicti terdakwa Irman dan Sugiharto November 2009-Mei 2015. Namun dalam perkara Andi Agustinus November 2009-Mei 2015. Tempus delicti Setya Novanto November 2009-Desember 2013," kata salah satu pengacara Novanto, Firman Wijaya, ketika membacakan eksepsi atas dakwaan Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).



Selain itu, Novanto juga mempersoalkan tentang penerimaan aliran uang sebesar USD 7,3 juta. Menurutnya, angka itu tidak pernah muncul dalam surat dakwaan terhadap terdakwa sebelumnya yaitu Irman, Sugiharto, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong.

"Dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto dan Andi Rp 2,3 triliun kerugian negara ini sesuai hasil penghitungan BPKP. Akan tetapi kerugian negara, BPKP tidak memperhitungkan penerimaan uang sebagai berikut 7,3 juta dolar atau setara Rp 94 miliar untuk terdakwa," kata pengacara Novanto lainnya, Maqdir Ismail.

Tak hanya itu, Novanto mempermasalahkan tentang nama-nama politikus lain yang sempat disebut dalam surat dakwaan terdakwa lain, namun dalam surat dakwaanya, nama-nama itu hilang. Nama-nama yang hilang itu seperti Ganjar Pranowo, Yasonna Laoly, dan Olly Dondokambey.

Menjawab eksepsi itu, jaksa KPK membahas tentang dakwaan splitsing atau pemisahan berkas perkara pidana yang dipermasalahkan tim kuasa hukum Setya Novanto. Menurut jaksa, tim kuasa hukum Novanto terlalu cepat menyimpulkan.

"Bahwa dalam perkara a quo, penuntut umum telah menerima berkas perkara dari penyidik pada 22 November 2017 yang merupakan hasil penyidikan pada 31 Oktober 2017. Dalam berkas tersebut hanya memuat satu uraian tindak pidana dan juga hanya memuat satu tersangka yaitu Setya Novanto," ujar jaksa saat membacakan tanggapan atas eksepsi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2017).

"Apakah relevan dianggap splitsing? Tentu dengan kondisi tersebut, kuasa hukum telah keliru memaknai Pasal 142 KUHAP," imbuh jaksa.

Namun untuk penerimaan uang, jaksa KPK enggan menanggapi. Menurut jaksa, hal itu sudah masuk dalam pokok perkara.

"Bahwa merujuk argumentasi penuntut umum sebagaimana tersebut di atas dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP keberatan penasihat tersebut sudah memasuki materi pokok perkara," ujar jaksa

"Untuk itu mengenai fakta apakah terdakwa benar-benar menerima sejumlah uang atau hadiah, apakah PT Murakabi Sejahtera relevansi atau tidak dengan perbuatan terdakwa serta mengenai siapa kesepakatan pembagian fee. Penuntut umum tidak akan menanggapi karena sudah memasuki pokok perkara," imbuh jaksa.

Menurut jaksa, fakta penerimaan tersebut sudah diuraikan atau disampaikan dalam sidang terdakwa Andi Narogong. Fakta persidangan Novanto disebut menerima hadiah atau uang.

"Apalagi fakta-fakta tersebut telah dipertimbangkan secara terang dalam putusan Andi Narogong," ucap jaksa.

Lalu bagaimana putusan sela hakim nanti? Akankah sependapat pada Novanto atau mengambil sisi KPK serta melanjutkan sidang ke pokok perkara?


(dha/dnu)
FOKUS BERITA: Novanto Dieksekusi
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed