DetikNews
Rabu 03 Januari 2018, 21:21 WIB

Soal KPK Ibu Kota, KPK: Untuk DKI yang Lebih Jujur, Kenapa Tidak?

Nur Indah Fatmawati - detikNews
Soal KPK Ibu Kota, KPK: Untuk DKI yang Lebih Jujur, Kenapa Tidak? Saut Situmorang (Usman Hadi/detikcom)
Jakarta - Pemprov DKI Jakarta membentuk Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Ibu Kota Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi berharap pembentukan tim itu bisa membantu kerja lembaga antirasuah, ketimbang timpang tindih tugas.

"Kalau tumpang tindih, ya nggaklah, kan wewenang KPK itu jelas, sesuai UU. Sedangkan tim DKI itu akan membantu aparat penegak hukum dan KPK dalam cegah tindak. Paling tidak, itu harapan kita bersama," ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat dihubungi detikcom lewat pesan singkat, Rabu (3/1/2018).

Namun ada kekhawatiran yang disebutkan Saut. Dia menilai tim ad hoc semacam ini rapuh dalam hal keberlanjutan. Belum lagi, sudah adanya APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dengan tugas serupa

Hal lain yang perlu diperhatikan, ujar Saut, adalah bagaimana APIP nantinya punya peran serta dalam sistem baru tersebut walau tingkat performa APIP masih jauh dari standar agen perubahan.

"Jadi fokus pada upaya yang berkelanjutan itu baik. Tentang tim di DKI itu bisa jadi mereka akan sustain (berkelanjutan) paling tidak untuk lima tahun ke depan. Itu harapannya dengan pertanyaan bagaimana model membangun kolaborasinya dengan APIP," tutur Saut.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menunjuk Bambang Widjojanto sebagai ketua bidang KPK Ibu Kota. Kehadiran eks pimpinan KPK itu diharapkan Saut nantinya bisa meningkatkan level APIP.

"Itu bagus. Semoga Pak Bambang bisa perform di situ dan bisa angkat level APIP-nya ke level 5 dalam tempo lima tahun," kata Saut.

"Kalau baik untuk membuat DKI lebih jujur, lebih adil, dan lebih benar, mengapa tidak?" imbuhnya.

Sementara itu, juru bicara KPK Febri Diansyah mengingatkan, semoga kehadiran Komite tidak semata keterangan lisan atau komitmen di atas kertas. Febri menyebut perlu ada implementasi lewat kegiatan konkret.

"Mulai dari penyelamatan APBD, dan menghindari segala konflik kepentingan di dalam proses pengambilan keputusan, pengendalian gratifikasi, kewajiban pelaporan LHKPN, dan proses pengadaan yang benar. Karena inilah yang biasanya terkait dengan kasus-kasus yang pernah ditangani KPK di beberapa daerah yang lain," papar Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Febri juga mengungkit banyaknya kepala daerah yang terjaring kasus rasuah, baik itu lewat operasi tangkap tangan maupun pengungkapan kasus. Padahal kepala daerah itu diketahui punya komitmen memberantas korupsi sebelumnya, salah satunya dengan meneken pakta integritas.

"Dengan catatan jangan sampai seperti yang terjadi di beberapa tempat juga, beberapa komitmen pencegahan itu selesai di atas kertas. Namun kepala daerahnya malah terkena proses hukum, ini tentu perlu menjadi perhatian," Febri menegaskan.

"Tidak hanya kepala daerah saya kira, tetapi juga pimpinan kementerian dan pimpinan lembaga," imbuhnya.
(nif/dnu)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed