"Kalau di daerah-daerah, seperti saya pernah jadi Kapolda Papua, masyarakat kadang tidak melihat program. Yang penting datang ke sini bawa uang nggak?" cerita Tito kepada wartawan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (3/1/2018).
Hal itu disampaikan saat membahas rencana pembentukan Satgas Money Politics atau Satgas Antipolitik Uang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito tak menutup kemungkinan masyarakat di Ibu Kota pun terpapar praktik money politics. Pemikiran itu berdasarkan fakta adanya kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi bawah di Jakarta.
"Contoh di Jakarta itu juga bisa terjadi. Masyarakat bawah nggak paham program ini-itu," kata dia.
Tito mengatakan masyarakat kelas bawah belum tentu memahami secara benar hak-hak politik dalam sistem demokrasi. "Sistem politik yang saat ini didominasi kelas bawah, mereka yang belum beruntung dapat pendidikan, belum cukup, mereka belum tentu bisa memahami hak-hak politik dalam sistem demokrasi itu," jelas Tito.
Tito berharap orientasi politik masyarakat tidak berdasarkan kandidat pemimpin yang bersedia memberi uang. Dia mengimbau masyarakat memilih pemimpin sesuai dengan kualitas program kerja yang dijanjikan saat kampanye.
"Masyarakat jangan hanya berorientasi pilih kepala daerah yang hanya bayar. Tapi karena programnya," imbau Tito. (aud/rvk)











































