DetikNews
Rabu 03 Januari 2018, 11:02 WIB

Menko Polhukam akan Serahkan Hasil Kerja Desk Siber ke BSSN

Haris Fadhil - detikNews
Menko Polhukam akan Serahkan Hasil Kerja Desk Siber ke BSSN Menko Polhukam Wiranto/Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Menko Polhukam Wiranto menyebut hasil kerja desk siber di kementeriannya akan diserahkan ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Permasalahan keamanan siber selama ini ditangani desk siber di bawah Menko Polhukam.

"Sebelum BSSN dibentuk maka ditangani oleh Menko Polhukam lewat namanya desk siber. Desk siber ini penyangga saja, bridge ya, jembatan, yang menampung semua hasil atau katakanlah kegiatan dan hasil kerja sama internasional dengan negara lain tentang kegiatan siber, keamanan siber," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2017).

"Dengan adanya BSSN ini, nanti apa yang ada di kita, di desk siber di Polhukam, akan kita serahkan sepenuhnya ke BSSN agar mereka melanjutkan apa yang telah dicapai oleh desk siber," sambungnya.

BSSN nantinya berada langsung di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, BSSN tetap akan dikoordinasikan Menko Polhukam.

"Polhukam itu kan koordinator. BNPT, BNN, segala macam itu dikoordinasikan Kemenko Polhukam. Otomatis nanti kan koordinasi juga ke sini," ujar Wiranto.

Selain Wiranto, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyebut ada sebagian fungsi dari Direktorat Keamanan Informasi yang dikerjakan oleh BSSN. Ia menyebut BSSN tidak akan menangani pengaturan konten.

"Ada sebagian dari fungsi Direktorat Keamanan kami yang akan dispin off aktivitasnya menjadi bagian dari BSSN. Ini kan BSSN ini merupakan peleburan dari fungsi utamanya dari Lemsaneg dan Direktorar Keamanan di Kominfo," ujar Rudiantara.

"Ini cyber security itu kan seperti cyber bridge. Kemudian ada penanganan masalah kayak wanna cry yang kemarin itu yang kaitannya dengan siber. Kalau konten beda. Konten manajemen itu lain," sambungnya.

Terkait rencana penerapan tanda tangan digital, Rudiantara menyebut hal itu tak berlaku bagi pengguna media sosial.

Dia juga menjelaskan tentang rencana setifikasi digital untuk menjamin keamanan komunikasi antar pribadi dalam mail system bukannya untuk mencehah berita bohong atau hoax.

"Penggunaan medsos nggak pakai tanda tangan digital. Yang menggunakan tanda tangan digital itu yang menggunakan mail system misalkan, antara lain menggunakan mail system yang berkiriman. Tetapi juga dengan menggunakan sistem yang dikelola oleh pemerintah," jelas Rudiantara.

"Kalau hoax lain lagi. Kalau hoax masalah konten," imbuhnya.
(fdn/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed