Animo Pilkada Minim, Kesiapan KPUD Perlu Ditingkatkan

Jakarta - Minimnya minat masyarakat menggunakan hak pilih dalam pilkada perlu dijawab dengan optimalisasi kerja KPUD, termasuk masalah sosialisasi. Namun, masalah dana menjadi kendala."Kalau saat ini animo masyarakat menggunakan hak pilihnya minim seperti di Indragiri Hulu yang hanya 50 persen, maka itu bentuk belum siapnya KPUD. Jadi ke depan, KPUD mesti lebih siap," kata pengamat politik UI Maswadi Rauf kepada detikcom, Minggu (12/6/2005).Menurut Maswadi, semestinya KPUD dapat mempersiapkan berbagai kelengkapan bagi pemilih seperti daftar pemilih, kartu pemilih maupun lainnya. Namun, lanjutnya, saat ini banyak KPUD yang menghadapi kendala dana."Masalah minimnya dana menjadi kendala juga. Seperti di Tenggarong, akibat dana belum jelas kapan cair, terpaksa pencetakan kartu dilakukan sebelum dana ada," imbuhnya.Dalam pandangan Maswadi, meskipun saat ini animo masyarakat tidak terlalu besar dalam pilkada, tidak serta-merta akan mengurangi nilai demokrasi. "Saat ini yang penting adalah pilkada dilakukan secara jujur dan adil. Kalaupun pemilihnya hanya 50 persen tidak berarti mengurangi kualitas. Memilih dalam alam demokrasi adalah hak. Jadi pemilih lah yang mesti aktif," jelas guru besar ilmu politik Universitas Indonesia ini.Konflik HorisontalMenyangkut pelaksanaan pilkada di beberapa daerah yang berjalan lancar dan minim konflik horisontal, Maswadi melihat hal tersebut sebagai permulaan yang baik. "Ini permulaan yang baik, tapi sekarang ini kan baru 5 daerah, masih ada 160 daerah lainnya. Jadi kondisi yang aman ini harus terus dipertahankan," katanya.Oleh sebab itu, lanjut Maswadi Rauf, para calon dan pendukungnya agar dapat menahan diri. "Jangan sampai terulang, kalau calonnya tidak memenuhi syarat lalu melakukan perusakan kantor KPUD. Semestinya para calon dan pendukungnya bisa menahan diri," demikian Maswadi Rauf. (san/)