Pembangunan Air Mancur Monas Diduga Bernuansa KKN

Jakarta - Pemerintah provinsi DKI Jakarta saat ini tengah menjalankan pembangunan air mancur Monas yang diperkirakan menelan biaya Rp 26 miliar. Fantastis! Sayang, proyek ini dianggap penuh nuansa KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme)."Indikasi KKN dalam pembangunan air mancur Monas ini terlihat dengan tidak adanya tender dalam proyek tersebut. Hal ini bertentangan dengan Keppres 80/2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa," kata Direktur Eksekutif Jabodetabek Development Monitor Yosep Rizal dalam siaran pers yang diterima detikcom, Minggu (12/6/2005).Pola pendanaan air mancur Monas ini juga sama dengan pendanaan air mancur Bunderan HI, yakni Pemprov DKI memberikan kompensasi sejumlah titik iklan kepada perusahaan swasta yang menyediakan dana untuk kedua proyek tersebut.Pada saat merenovasi air mancur bunderan HI yang menelan dana Rp 14,3 miliar, Pemprov DKI memberikan kompensasi kepada PT Media Indra Buana (MIB) selaku perusahaan yang mendanai proyek tersebut sepuluh titik iklan. Berdasarkan catatan Anggota Komisi D DPRD DKI periode 1999-2004 Mardjuan Bakri, dari delapan titik yang diberikan, sebenarnya Pemprov DKI Jakarta bisa memperoleh dana lebih dari Rp 80 miliar. "Kami menilai, argumen Pemprov DKI Jakarta yang mengatakan, dengan pola pendanaan seperti itu Pemprov tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, merupakan sebuah kesalahan fatal dan sebuah kebohongan terhadap publik," ujar Yosep Rizal.Oleh karena itu, lanjut Yosep, DPRD DKI Jakarta diminta untuk memanggil Gubernur Sutiyoso agar memberikan penjelasan perihal pola pendanaan berbagai proyek dengan kompensasi titik iklan. (san/)