Puisi, Kontrak Politik dan Cerainya PKS-Deddy Mizwar

Jakarta - Deddy Mizwar dan Fahri Hamzah sempat saling mengenang kebersamaan saat keduanya berjuang di kancah perpolitikan Pilgub Jabar tahun 2013 silam. Deddy yang saat itu berpasangan dengan Ahmad Heryawan menjadi calon yang diusung PKS. Fahri dan Deddy mengenang kebersamaan itu melalui seuntai puisi.

PKS dan Deddy Mizwar kini bercerai secara politik. Mengenang kebersamaan dengan Deddy Mizwar di Pilgub Jabar 2013, Fahri menuliskan pesannya pada Kamis 28 Desember 2017 lalu. Deddy pun membalasnya sehari kemudian, Jumat 29 Desember 2017. Aktivitas 'saling balas puisi' ini dilakukan di panggung media sosial via Facebook, Twitter, dan juga Instagram.

Fahri mengungkapkan rindunya kepada Deddy. Dia menilai Deddy sebagai orang yang baik dan lugu, sambil mengenang momen lobi-lobi politik PKS ke Deddy untuk Pilkada Jawa Barat pada 2013 lampau.

Sang aktor Naga Bonar itu menjawab pesan rindu Fahri. Dia terharu, menangis, kehilangan kata-kata, dan tak bisa tidur gara-gara tulisan Fahri itu.

"Rinduku pada sahabat yang tengah bersujud dipelataran rumah Allah. Dimanapun posisiku dan posisimu kini kita tetap saling mendoakan," tulis Deddy.

Dia memungkasi balasannya dengan kata-kata, "Seluruh yang ada di bumi itu fana, binasa. Dan tetap kekal wajah Rabb-mu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Fahri, aku akan terus berjuang. Integritas adalah jiwaku.."

Fahri membalas kembali via Twitter, "Semoga Allah senantiasa memberi jalan Jie.....tugas kita menjaga niat kita....Barokallah..."

Baca juga: Pesan Menyentuh Fahri Hamzah untuk Deddy Mizwar yang Dicerai PKS

Baca juga: Fahri Hamzah dan Deddy Mizwar Bertukar Rindu Lewat Kata

Pisah jalan PKS dengan Deddy di Pilgub Jabar 2018 pun berbuntut panjang. Gara-gara tantangan Deddy, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid membuka kontrak politik Deddy dengan Partai Demokrat.

Baik tantangan maupun pengungkapan dokumen ini terjadi di lini masa Twitter. Cerita bermula saat Deddy meminta Hidayat membuka saja dokumen yang dipersoalkan PKS soal dukungan terhadap capres Demokrat.

"Ust HNW org yg baik..utk mengakhiri ini silakan beliau menunjukkan kontrak politik yg dimaksud via sosmed atau sambil ngopi hehe," kata Deddy melalui akun Twitter-nya @Deddy_Mizwar_, Senin (1/1/2018) siang.

Deddy berkicau begitu menanggapi komentar netizen yang merasa bingung mengapa Hidayat terus mengurusi Deddy Mizwar, padahal PKS dan Wagub Jabar itu sudah pisah jalan. Kicauan Deddy itu lantas dibalas oleh Hidayat. Hidayat menyanggupi usulan Deddy untuk membuka dokumen itu. Dokumen pun diunggah.

Dokumen satu lembar itu berjudul 'Pakta Integritas'. Pada intinya, dokumen itu berisi kesanggupan Deddy, yang telah menjadi kader Demokrat, mendukung capres-cawapres yang diusung Partai Demokrat.

"Bang @Deddy_Mizwar_ berikut Pakta Integritas, ya Abang tandatangani, yg pd point 3 jelas menyebutkn ttg komitmen Demiz unt gerakkan mesin Partai unt memenangkan Presiden/Wakil Presiden yg diusung olh Partai Demokrat. Dokumen ini kami dapat dari 2 sumber yg sangat dekat dg Antum," kata Hidayat.

"Sekali lagi, kami hormati pilihan politik Bang Demiz. Sbgmn kami juga berterimakasih, Bang Demiz pun hormati pilihan politik kami di PKS," sambung Hidayat.

Foto: Istimewa

Hidayat mengaku mendapatkan dokumen tersebut orang yang sangat dekat dengan Deddy. Namun Hidayat tak menyinggung lebih jauh mengenai sosok 'pembocor' tersebut.

Kontrak politik inilah yang memicu PKS dan Deddy pisah jalan. Hidayat menuturkan partainya tak pernah diajak berkomunikasi oleh PD terkait dukungan terhadap capres PD tersebut.

"Jadi, kalau kemudian menjadi seolah-olah kami harus terikat dengan capres dan kami juga belum tahu siapa dia, itu kan jadi permasalahan lainnya," kata Hidayat di ruang kerjanya, gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (29/12/2017).

Wakil Ketua Dewan Syuro PKS ini menuturkan perhitungan penyusunan komposisi di Pilgub Jabar memang menjadi pertimbangan pada Pilpres 2019. Namun, ia menyebut, akan jadi suatu permasalahan ketika PD sendiri belum menentukan dukungan kepada siapa pada 2019.

"Jika Demokrat saja belum mengetahui akan memberikan dukungan kepada siapa pada 2019, ini menjadi permasalahan untuk PKS. Karena PKS tak ingin memberikan dukungan sembarangan terhadap calon yang belum jelas akan memimpin Indonesia pada tahun berikutnya," kata Hidayat.

Baca juga: PKS Ungkap Kontrak Politik Demiz, Golkar: Kami Tidak Terpengaruh

Baca juga: Demokrat: Soal Kontrak Politik dengan Demiz Semua Sudah Tahu Kok

Menanggapi dokumen yang diunggah Hidayat, Deddy tak membantah atau membenarkan. Menurutnya, wajar kader partai diminta mendukung capres/cawapres yang diajukan partai.

"Hehe kalo dokumen itu yg dimaksud, mk dosa apa yg sy lakukan pd PKS. bukankah Ustadz sbg kader PKS juga harus mendukung capres/cawapres yg diusung PKS?" tanya Deddy ke Hidayat melalui akun Twitter-nya.

"Saya sdh menerima keputusan PKS utk tdk bersama. Jd klarifikasi ini bukan utk menyudutkan ust n PKS.melainkan utk mengakhiri kemarahan n kebencian di netizen krn statement ustadz," sambung Deddy.

Deddy juga menilai tak perlu dipersoalkan lagi sebab perpisahannya dengan PKS. Menurut Deddy, isi pakta integritas yang diungkapkan Hidayat di laman twitternya sudah menjelaskan alasan utama perceraian itu terjadi.

"(Soal kritikan) tanya aja ke ustad (HNW). Kan udah ada pakta integritasnya, udah clear kan semuanya. Kenapa dipermasalahkan lagi, gak tau saya Tanya aja ke yang permasalahin," kata Deddy di rumah dinasnya, Jalan Kiputih, Rancabentang, Kota Bandung, Senin (1/1/2018).

Deddy mengatakan sudah sewajarnya setiap kader parpol untuk patuh terhadap apapun instruksi partai. Baginya, tidak mungkin seorang kader mendukung calon di luar partai atau koalisi yang terbentuk nantinya.

"Saya kan kader demokrat, jadi wajib ikut instruksi partai. Masa saya dukung (capres) dari PKS. Kalau capres, itu ya nanti bergantung koalisi," ucap Deddy.

Baca juga: PKS Buka Kontrak Politik Demiz, Demokrat Ungkit Pilkada NTB dan NTT

Baca juga: Siapa Orang Dekat Demiz yang Bocorkan Kontrak Politik ke PKS?

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Syarief Hasan memandang tidak ada yang salah dalam surat tersebut. Menurut Syarief, surat itu untuk keperluan lingkup internal Demokrat saja.

"Apa yang salah dari surat itu? Sejak dulu yang bersangkutan (Deddy) salah satu pendiri PD," ujar Syarief saat berbincang dengan detikcom, Senin (1/1/2018).

Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Asep Wahyuwijaya juga menilai tidak ada yang aneh dalam surat pakta integritas kontrak politik Deddy. "Yah, gimana lagi? lagi pula, nggak ada yang aneh kok dengan Pakta Integritas itu," ujar Asep saat berbincang dengan detikcom, Senin (1/1/2018). (nvl/nif)