KPK Desak SBY Mereformasi Sektor Pelayanan Publik

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mereformasi sektor pelayanan publik. Sektor ini merupakan lahan empuk bagi perkembangan praktik korupsi."Kita sudah bertemu Presiden SBY untuk menyampaikan perlunya reformasi dalam sektor pelayanan publik," ungkap Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas usai acara Bincang Sabtu di Restoran Marios Place, Menteng, Jakarta, Sabtu (11/6/2005).Dalam pertemuan itu, KPK meminta agar SBY memprioritaskan reformasi pada beberapa sektor, yakni sektor pajak, bea cukai, pertanahan, pemda karena terkait perizinan, pembuatan KTP dan sebagainya serta Dinas Samsat Kepolisian yang selama ini menangani pelayanan SIM dan pembuatan STNK."Selain itu, kami menyarankan agar Presiden SBY memimpin langsung upaya reformasi birokrasi ini dengan menunjuk pejabat yang menjadi ketua harian," katanya.Reformasi yang dilakukan, lanjut Erry, bisa dalam bentuk penertiban terhadap sistem yang ada dengan memperbaiki hal-hal yang masih dianggap kurang. Disamping itu mengupayakan peningkatan kesejahteraan orang-orang yang berkecimpung di sektor ini agar mereka tidak tergoda. "Selain itu bisa juga membuat efek jera. Namun soal ini KPK masih merumuskannya," ungkap Erry. (umi/)