Mantan Kabiro Pemprov Jabar Bantah Lakukan Mark Up

Bandung - Dituding korupsi, siapa sih yang tidak memberikan pembelaan. Begitu pula yang dilakukan mantan Kabiro Perlengkapan Pemprov Jawa Barat (Jabar) Wahyu Kurnia. Dia membantah telah melakukan mark up Rp 40 miliar lebih terkait pembelian kendaraan berat untuk seluruh dan kabupaten di Jabar itu. Menurut Wahyu, pembelian kendaraan berat tersebut tidak ada masalah apa-apa alias lancar, tidak ada penggelembungan. Bahkan, Kejati Jabar, KPK, dan BPK sudah memeriksa tudingan kasus ini. "BIGS salah persepsi saja, karena angka pembeliannya memang besar," ungkap Wahyu Kurnia kepada wartawan di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Bandung, Jumat (10/6/2005). Yang dimaksud BIGS adalah Bandung Institute of Governance Studies. Lembaga inilah yang menuding Wahyu melakukan korupsi. Menurut Wahyu, perhitungan pembelian kendaraan alat berat tersebut sudah benar. Buktinya, saat dilakukan pemeriksaan oleh audit internal Pemprov Jabar dan BPK, tak ditemukan indikasi penyimpangan keuangan. "Saya kira BIGS belum mengecek. Bahkan yang merekomendasikan pembeliannya adalah melalui menteri perdagangan," ungkapnya. Menurut dia, dirinya beserta tim yang terlibat dalam pembelian kendaraan itu, pada tahun lalu sempat diperiksa oleh KPK. KPK melakukan pemeriksaan berdasarkan laporan sebuah LSM di Bandung. Hingga saat ini belum diketahui secara jelas hasil dari pemeriksaan KPK tersebut."Saya sudah diperiksa termasuk panitia yang terlibat pembeliannya. Sudah di-BAP oleh KPK. Hasilnya saya tidak tahu sedang proses," ungkap Wahyu, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pengawas Daerah Pemprov Jabar.Lantas bagaimana tanggapan BIGS? Direktur Eksekutif BIGS, Dedi Haryadi, menyatakan, kemungkinan besar KPK belum melakukan pemeriksaan terhadap dugaan mark up ini. "Seingat saya, BPK tidak pernah mengklaim seluruh hasil pemeriksaannya sebagai kebenaran final dan tunggal. Ini kasus baru. Apa salahnya dipertanyakan," ungkap Dedi. (asy/)