Rp 1,2 T Tak Sampai di Aceh, DPR Panggil 4 Menteri

Jakarta - Hah, duit triliunan rupiah untuk para korban tsunami tidak sampai di Aceh? Luar biasa. Buntutnya, DPR akan memanggil empat menteri, pejabat BPK dan pejabat BPKP.Pemanggil mereka tepatnya anggota DPR yang tergabung dalam Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Alam di NAD dan Sumut. Tim pimpinan AS Hikam ini telah melakukan kunjungan ke Aceh dan Sumut pada 2-4 Juni 2005. Alangkah kagetnya mereka mengetahui banyak persoalan yang tidak diatasi sebagaimana mestinya, padahal dana telah dikucurkan."Berdasarkan temuan di lapangan, kita mau panggilbeliau-beliau," kata Hikam di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (10/6/2005).Adapun empat menteri yang dipanggil adalah Menteri Keuangan Jusuf Anwar, Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto, Meteri Kesehatan Siti Fadillah Supari dan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah. Mereka akan ditanyai soal tidak sampainya dana tanggap darurat sebesar Rp 1,258 triliun di daerah bencana mahadahsyat tersebut.Temuan Hikam cs di lapangan menunjukkan, penampungan pengungsi tidak memadai karena sanitasi yang kotor dan langkanya air bersih. Padahal dana untuk penampungan sudah digelontorkan.Temuan lainnya, alokasi anggaran pekerjaan umum sebersar Rp 992 miliar belum dibayarkan pada BUMN pelaksana kegiatan tanggap darurat yakni PT Nindya Karya, PT Adhi Karya, PT Pembangunan Perumahan dan sejumlah pengusaha lokal.Alokasi anggaran kesehatan untuk kegiatan operasional rumah sakit (RS) sebesar Rp 34,813 miliar juga belum diserahkan pada sejumlah RS.Angaran untuk pengungsi berupa pemberian uang jaminan hidup (jadup) sebesar Rp 81,056 miliar yang disalurkan melalui dua tahap -- tahap pertama sebesar Rp 39,447 miliar, tahap kedua sebesar Rp 41,608 miliar -- yang diterima masyarakat baru dana tahap pertama saja, itu pun pada Maret 2005.Hikam menegaskan, permasalahan ini harus segera diselesaikan. "Kalau kita terus-teruskan, gimana nih? Dampaknya masyarakat Aceh akan semakin tergantung pada mayarakat internasional," tegas Hikam. (nrl/)