KPK: Dedie Rachim Mundur dari KPK Per 27 Desember Terkait Pilwalkot

Jakarta - Dedie A Rachim mengajukan pengunduran diri dari jabatannya di KPK pada 27 Desember 2017. Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi KPK itu mengundurkan diri terkait Pilwalkot Bogor 2018.

Dedie bakal maju mendampingi Bima Arya sebagai calon wakil wali kota. Meski belum ditetapkan secara resmi, Dedie mundur dari jabatannya lebih dulu.

Baca juga: Bima Arya Puji Direktur KPK Dedie Rachim: Putra Terbaik Bogor

"Meskipun menurutnya ketentuan di UU mengatur pemberhentian dilakukan sejak pasangan calon ditetapkan KPK per Februari 2018, karena di KPK harus memberikan contoh baik dan meminimalkan konflik kepentingan sejak dini sampai penetapan tersebut, maka yang bersangkutan memutuskan menyampaikan pengunduran diri kepada pimpinan KPK sejak 27 Desember 2017 kemarin," ungkap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (29/12/2017).

Hingga kini, menurut Febri, pengunduran diri secara formal tersebut masih melalui proses administrasi. Sebelum menduduki jabatannya saat ini, Febri menyebut, Dedie banyak berinteraksi dengan masyarakat di posisi sebelumnya. Diketahui, Dedie pernah menjabat Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.

Baca juga: Ketua KPK Dukung Direkturnya Maju Pilwalkot Bogor 2018

"Di KPK ia sebelumnya bekerja sebagai Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, yang banyak bersentuhan dengan masyarakat dan pemerintah untuk membangun pendidikan antikorupsi dan menanamkan nilai integritas," kata Febri.

Sebelumnya, Dedie menyebut ajakan Bima merupakan tantangan untuk membenahi sistem di pemerintah daerah. "Karier saya di KPK sudah lebih dari 12 tahun. Ajakan ini saya artikan sebagai respons untuk ikut berkiprah lebih riil membenahi simpul-simpul yang masih menjadi hambatan di pemerintah daerah," tutur Dedie.

Baca juga: Ini Alasan Direktur KPK Terima Pinangan Bima Arya Maju Pilwalkot Bogor

Ketua KPK Agus Rahardjo pun sudah memberikan restu kepada Dedie. Dia berharap anak buahnya ini bisa mengimplementasikan ilmunya, mewujudkan pemerintahan yang bersih.

"Merestui dan mendukung agar bisa membantu mewujudkan pemerintahan yang efektif dan bersih serta bebas KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) di Kota Bogor," ucap Agus saat dimintai konfirmasi detikcom melalui pesan singkat. (nif/dhn)