BPOM Tangani 215 Kasus Obat dan Makanan Ilegal Sepanjang 2017

Jakarta - Selama 2017, Badan Pengawas Obat dan Makanan menangani 215 kasus se-Indonesia. Kasus terbanyak ialah terkait pelanggaran terkait obat tradisional.

"Selama 2017, jumlah perkara penindakan total 215 perkara di seluruh Indonesia dan dominasinya 35 persen pelanggaran di bidang obat tradisional, itu yang paling besar, ya. Jadi mesti hati-hati sekali masyarakat yang menggunakannya," Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito di kantornya, Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2017).

Baca juga: BPOM Kini Punya 5 Mobil Pemusnah Barang Bukti

Kepala BPOM saat pemusnahan obat ilegal di kantornya, Jumat (29/12/2017). (Zunita/detikcom)

Kasus lain yang ditangani BPOM ialah 25 persen pelanggaran terkait pangan, 20 persen kasus kosmetik, dan 30 persen kasus lain-lainnya. Penny mengatakan barang bukti obat dan makanan yang dimusnahkan terkait kasus tersebut mencapai Rp 112 miliar.

"Nilai ekonomi yang dimusnahkan sekitar Rp 112 miliar, mungkin lebih besar dari itu," jelas dia.

Penny juga menuturkan saat ini BPOM sedang berfokus pada penjualan obat-obat yang dijual secara online. BPOM juga akan terus melakukan penindakan di wilayah yang rawan obat dan makanan ilegal.

Baca juga: Termasuk Ello, BNNK Jaksel Assessment 209 Orang Sepanjang 2017

Sejumlah barang bukti dan kosmetik yang disita BPOM (Zunita Amalia Putri/detikcom)

"Penjualan online sangat intensif. Kami juga terus melakukan informasi, edukasi, dan fasilitas juga untuk pelaku usaha agar bisa meningkatkan fasilitas produksi distribusi dengan memenuhi standar yang ada," tutur dia.

"Penindakan akan terus kita perkuat di wilayah-wilayah. Ada juga obat yang disalahgunakan, seperti Tramadol, Rihesinetil, Ariskoprodok. Kemarin ada PCC, kita akan terus melakukan operasi," tambah dia.

Menurut Penny, ada lima wilayah yang rawan terjadinya produksi obat dan makanan yang ilegal. "Pusat (Jakarta), Bandung, Semarang, Serang, dan Surabaya," ucap dia.


(jbr/idh)