Soal Ketua DPR Baru, Pengamat: Ini Pertaruhan Golkar Jelang 2019

Jakarta - Bursa Ketua DPR sudah mengerucut ke tiga nama, yaitu Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddin, dan Agus Gumiwang. Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto menilai yang nantinya dipilih sebagai Ketua DPR harusnya bukan yang berpotensi punya masalah hukum.

"Yang paling penting catatannya Ketua DPR baru bukan seperti kaca retak, artinya orang yang punya potensi masalah hukum yang kapan pun bisa jadi masalah berulang. DPR itu sedang mengalami kiris yang sebenarnya sudah teridentifikasi penyebabya sejak awal, yang disebabkan karena dipimpin oleh orang yang punya masalah hukum," kata Gun Gun saat dihubungi detikcom, Kamis (28/12/2017).

Dia menyebut, sosok yang namanya pernah disebut dalam masalah hukum sebaiknya tidak dipilih. Sebab ketua DPR pengganti Setya Novanto (Setnov) harus punya integritas.

"Orang yang pernah disebut namanya dalam sejumlah persoalan hukum sebaiknya tidak didominasikan. Bagi saya lebih bagus, ini kan goodwill dan political will ke partai golkar, itu harus punya tanggung jawab politik untuk memastikan orang yang menjadi pengganti Setnov adalah orang yang bukan hanya punya kemampuan tapi juga integritasnya yang paling relatif tidak punya masalah hukum," imbuhnya.

Dia menilai, pemilihan ketua DPR juga akan berdampak pada nasib Golkar pada pemilu serentak 2019 nanti. Pasalnya siapa yang ditunjuk menjadi Ketua DPR nanti mencerminkan manajemen politik partai bergambar beringin itu.

"Jadi kalau nama beredar seperti Agus Gumiwang, Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddindan, itu akan menjadi semacam pertaruhan partai Golkar terutama menjelang 2019, karena bagaimana pun pergantian ketua DPR hari ini, itu adalah bagian utuh mata rantai reputasi menajemen politk Partai Golkar," imbuhnya.

Selain harus memilih sosok yang tepat, Golkar dinilai harus mengambil keputusan dalam waktu dekat. Keputusan yang mamakan waktu lama dianggap berpengaruh pada marwah DPR.

"Masalahnya adalah menurut saya bukan soal orang juga, masalah timing. Ini juga sudah terlalu lama hitungannya Golkar mengambangkan ini. Kemarin kan menunggu Munaslub, sudah selesai pekan lalu, ini apalagi yang ditunggu? Ini soal bagaimana institusi dan marwah DPR itu sekarang terjaga dan salah satu yang punya tanggung jawab politik Golkar-lah yang punya tanggung jawab untuk mengisinya," pungkasnya. (abw/bag)