RI Sesalkan Travel Warning yang Diperbaharui Australia

Jakarta - Pemerintah Indonesia menyayangkan sikap Australia yang secara sepihak memperbaharui lagi travel warning-nya ke Indonesia. Harusnya, Australia mengomunikasikan terlebih dahulu masalah itu dengan pemerintah RI."Seharusnya ada ruang komunikasi antara Australia dengan Deplu dan Polri. Dengan itu kita mengetahui kekhawatiran mereka," ujar Juru Bicara Deplu Marty Natalegawa dalam media briefing di Gedung Deplu, Jl. Pejambon, Jakarta, Jumat (10/6/2005).Langkah yang dilakukan pemerintah Australia ini terkait dengan ancaman teror yang meningkat di Indonesia. Mereka mengimbau warga Australia yang ada di Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan."Kami mendapat laporan yang terpercaya yang mengindikasikan teroris sudah berencana menyerang Indonesia." Demikian isi peringatan yang dilansir dari situs Kedubes Australia di Jakarta pada hari ini.Deplu Australia sudah dua kali melakukan perbaharuan travel warning dalam pekan ini. "Warga Australia diimbau tidak melakukan perjalanan yang tidak penting ke Indonesia, termasuk Bali," tulis peringatan itu.Laporan yang diterima pemerintahan John Howard itu juga mengindikasikan serangan teror bisa menyerang hotel internasional yang sering diinapi warga negara asing.RI Tahan DiriMenanggapi sikap publik Australia yang sangat emosional dalam menyikapi putusan penjara 20 tahun terhadap Schapelle Corby, Marty menyatakan, pemerintah Indonesia akan selalu tegas terhadap upaya-upaya intimidasi yang ditujukan kepada WNI di Australia."Kita justru tidak ingin menandingi Australia dengan menurunkan martabat sebagai bangsa, yakni bersikap emosional," kata Marty.Dengan sikap masyarakat Australia yang berlebihan, lanjut Marty, bukan berarti Indonesia terus menerus menerima perlakuan emosional tersebut. Menurut Marty, sikap menahan diri dari masyarakat Indonesia justru lebih efektif daripada memperendah posisi dengan meniru perlakuan masyarakat Australia."Bukan berarti kita terus menerima. Kalau ada ungkapan yang tidak mengenakkan terhadap Indonesia, harus kita beritahukan secara tegas bahwa kita tidak bisa menerima," tukas Marty. (umi/)